Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net

Politik

Gerindra: Anies Baswedan Bisa Dikenang Sejarah Jika Lakukan Lockdown

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 13:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Angka penularan pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta meningkat tajam. Setidaknya ada 9 ribu lebih orang yang dinyatakan positif terinfeksi pandemi Covid-19 per tanggal 26 Juni 2021.

Politisi Partai Gerindra Kamrussamad mempertanyakan jumlah testing yang dilakukan pemerintah dan berapa persen angka positive rate PCR test.

"Kebijakan pemerintah yang bertahan di tengah peningkatan Covid-19 berupa pemberlakuan PPKM Mikro semakin dipertanyakan,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/6).


Dia menambahkan jika kenaikan masih gradual, sumbernya masih menjadi klaster kerumunan, restoran, mall, perkantoran, kebijakan PPKM mikro masih bisa dipertahankan.

"Tapi jika klasternya sudah menjadi klaster keluarga, klaster RT, maka lockdown adalah kebijakan penyelamatan nyawa rakyat. Apakah Gubernur Anies berani? Jika iya maka Gubernur Anies akan dikenang oleh sejarah,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI dapil DKI Jakarta ini menyampaikan PPKM Mikro tidak mampu menekan lonjakan pandemi Covid-19 yang sudah mulai mengganas saat ini di Indonesia.

"Kehancuran ekonomi akan lebih dahsyat dampaknya jika kebijakan PPKM Mikro dipertahankan di tengah lonjakan bersifat eksponensial bukan gradual,” tegasnya.

WHO telah menetapkan Indonesia Level A1 High Risk Country. Kamrussamad mengatakan semua orang mengetahu bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi terbesar ketiga  kunjungan wisman atau investor asing setelah Bali, Kepri.

"Sementara untuk saran ke pemerintah ousat, kamrussamad mengatakan tidak ada saran apalagi imbauan karena nampaknya pemikiran selamatkan ekonomi lebih mendominasi pemikiran selamatkan nyawa rakyat dari sejumlah Menteri yang juga Pembantu Presiden,” katanya.

"Harusnya kita semua sadar bahwa hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan bukan hukum ekonomi,” tutup Kamrussamad.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya