Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net

Politik

Gerindra: Anies Baswedan Bisa Dikenang Sejarah Jika Lakukan Lockdown

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 13:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Angka penularan pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta meningkat tajam. Setidaknya ada 9 ribu lebih orang yang dinyatakan positif terinfeksi pandemi Covid-19 per tanggal 26 Juni 2021.

Politisi Partai Gerindra Kamrussamad mempertanyakan jumlah testing yang dilakukan pemerintah dan berapa persen angka positive rate PCR test.

"Kebijakan pemerintah yang bertahan di tengah peningkatan Covid-19 berupa pemberlakuan PPKM Mikro semakin dipertanyakan,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/6).


Dia menambahkan jika kenaikan masih gradual, sumbernya masih menjadi klaster kerumunan, restoran, mall, perkantoran, kebijakan PPKM mikro masih bisa dipertahankan.

"Tapi jika klasternya sudah menjadi klaster keluarga, klaster RT, maka lockdown adalah kebijakan penyelamatan nyawa rakyat. Apakah Gubernur Anies berani? Jika iya maka Gubernur Anies akan dikenang oleh sejarah,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI dapil DKI Jakarta ini menyampaikan PPKM Mikro tidak mampu menekan lonjakan pandemi Covid-19 yang sudah mulai mengganas saat ini di Indonesia.

"Kehancuran ekonomi akan lebih dahsyat dampaknya jika kebijakan PPKM Mikro dipertahankan di tengah lonjakan bersifat eksponensial bukan gradual,” tegasnya.

WHO telah menetapkan Indonesia Level A1 High Risk Country. Kamrussamad mengatakan semua orang mengetahu bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi terbesar ketiga  kunjungan wisman atau investor asing setelah Bali, Kepri.

"Sementara untuk saran ke pemerintah ousat, kamrussamad mengatakan tidak ada saran apalagi imbauan karena nampaknya pemikiran selamatkan ekonomi lebih mendominasi pemikiran selamatkan nyawa rakyat dari sejumlah Menteri yang juga Pembantu Presiden,” katanya.

"Harusnya kita semua sadar bahwa hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan bukan hukum ekonomi,” tutup Kamrussamad.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya