Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net

Politik

Gerindra: Anies Baswedan Bisa Dikenang Sejarah Jika Lakukan Lockdown

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 13:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Angka penularan pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta meningkat tajam. Setidaknya ada 9 ribu lebih orang yang dinyatakan positif terinfeksi pandemi Covid-19 per tanggal 26 Juni 2021.

Politisi Partai Gerindra Kamrussamad mempertanyakan jumlah testing yang dilakukan pemerintah dan berapa persen angka positive rate PCR test.

"Kebijakan pemerintah yang bertahan di tengah peningkatan Covid-19 berupa pemberlakuan PPKM Mikro semakin dipertanyakan,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/6).


Dia menambahkan jika kenaikan masih gradual, sumbernya masih menjadi klaster kerumunan, restoran, mall, perkantoran, kebijakan PPKM mikro masih bisa dipertahankan.

"Tapi jika klasternya sudah menjadi klaster keluarga, klaster RT, maka lockdown adalah kebijakan penyelamatan nyawa rakyat. Apakah Gubernur Anies berani? Jika iya maka Gubernur Anies akan dikenang oleh sejarah,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI dapil DKI Jakarta ini menyampaikan PPKM Mikro tidak mampu menekan lonjakan pandemi Covid-19 yang sudah mulai mengganas saat ini di Indonesia.

"Kehancuran ekonomi akan lebih dahsyat dampaknya jika kebijakan PPKM Mikro dipertahankan di tengah lonjakan bersifat eksponensial bukan gradual,” tegasnya.

WHO telah menetapkan Indonesia Level A1 High Risk Country. Kamrussamad mengatakan semua orang mengetahu bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi terbesar ketiga  kunjungan wisman atau investor asing setelah Bali, Kepri.

"Sementara untuk saran ke pemerintah ousat, kamrussamad mengatakan tidak ada saran apalagi imbauan karena nampaknya pemikiran selamatkan ekonomi lebih mendominasi pemikiran selamatkan nyawa rakyat dari sejumlah Menteri yang juga Pembantu Presiden,” katanya.

"Harusnya kita semua sadar bahwa hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan bukan hukum ekonomi,” tutup Kamrussamad.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya