Berita

Aksi protes menuntut diakhirinya pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Warga membawa foto Nizar Gamat, aktivis Palestina yang meninggal dalam tahanan/Net

Dunia

Unjuk Rasa Di Tepi Barat, Warga Palestina Tuntut Diakhirinya 16 Tahun Pemerintahan Mahmoud Abbas

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 07:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) telah dikerahkan untuk menghadapi pengunjuk rasa di jalan-jalan Ramallah, Tepi Barat.

Unjuk rasa terjadi setelah seorang aktivis, Nizar Banat yang merupakan pengkritik Presiden Mahmoud Abbas meninggal karena kekerasan aparat.

Banat ditangkap oleh pasukan PA yang masuk ke rumah kerabat tempat ia tinggal pada Kamis dini hari (24/6). Setelah itu pasukan memukulnya sebelum menangkapnya.


Kematian Banat kemudian memicu aksi protes selama tiga hari di Tepi Barat, menuntut penyelidikan, seperti dilaporkan Reuters.

Warga berkumpul di jalan-jalan sembari mengibarkan bendera Palestina dan gambar Banat, menyerukan diakhirinya pemerintahan Abbas yang sudah bertahan selama 16 tahun.

"Kami menginginkan reformasi politik total yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat," kata pengunjuk rasa Esmat Mansour.

Lalu pada Sabtu (26/6), petugas keamanan Palestina dikirim ke tempat kejadian untuk pertama kalinya.

Para petugas, beberapa mengenakan perlengkapan anti huru hara, beberapa berpakaian preman, bentrok dengan pengunjuk rasa. Tidak ada angka resmi tentang berapa banyak orang yang ditangkap atau terluka.

Saksi mata mengatakan petugas menembakkan gas air mata dan menggunakan pentungan untuk memukul pengunjuk rasa dan juga wartawan.

Jurubicara dinas keamanan PA, Talal Dweikat, mengatakan komite yang menyelidiki kematian Banat telah memulai pekerjaannya dan mendesak masyarakat untuk menunggu hasilnya.

Banat merupakan seorang aktivis sosial berusia 43 tahun. Ia menuduh Abbas melakukan korupsi, termasuk atas pertukaran vaksin Covid-19 dengan Israel bulan ini dan penundaan pemilu.

Banat diketahui telah terdaftar sebagai calon anggota parlemen untuk pemilu legislatif yang seharusnya digelar pada Mei lalu.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya