Berita

Aksi protes menuntut diakhirinya pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Warga membawa foto Nizar Gamat, aktivis Palestina yang meninggal dalam tahanan/Net

Dunia

Unjuk Rasa Di Tepi Barat, Warga Palestina Tuntut Diakhirinya 16 Tahun Pemerintahan Mahmoud Abbas

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 07:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) telah dikerahkan untuk menghadapi pengunjuk rasa di jalan-jalan Ramallah, Tepi Barat.

Unjuk rasa terjadi setelah seorang aktivis, Nizar Banat yang merupakan pengkritik Presiden Mahmoud Abbas meninggal karena kekerasan aparat.

Banat ditangkap oleh pasukan PA yang masuk ke rumah kerabat tempat ia tinggal pada Kamis dini hari (24/6). Setelah itu pasukan memukulnya sebelum menangkapnya.


Kematian Banat kemudian memicu aksi protes selama tiga hari di Tepi Barat, menuntut penyelidikan, seperti dilaporkan Reuters.

Warga berkumpul di jalan-jalan sembari mengibarkan bendera Palestina dan gambar Banat, menyerukan diakhirinya pemerintahan Abbas yang sudah bertahan selama 16 tahun.

"Kami menginginkan reformasi politik total yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat," kata pengunjuk rasa Esmat Mansour.

Lalu pada Sabtu (26/6), petugas keamanan Palestina dikirim ke tempat kejadian untuk pertama kalinya.

Para petugas, beberapa mengenakan perlengkapan anti huru hara, beberapa berpakaian preman, bentrok dengan pengunjuk rasa. Tidak ada angka resmi tentang berapa banyak orang yang ditangkap atau terluka.

Saksi mata mengatakan petugas menembakkan gas air mata dan menggunakan pentungan untuk memukul pengunjuk rasa dan juga wartawan.

Jurubicara dinas keamanan PA, Talal Dweikat, mengatakan komite yang menyelidiki kematian Banat telah memulai pekerjaannya dan mendesak masyarakat untuk menunggu hasilnya.

Banat merupakan seorang aktivis sosial berusia 43 tahun. Ia menuduh Abbas melakukan korupsi, termasuk atas pertukaran vaksin Covid-19 dengan Israel bulan ini dan penundaan pemilu.

Banat diketahui telah terdaftar sebagai calon anggota parlemen untuk pemilu legislatif yang seharusnya digelar pada Mei lalu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya