Berita

Uighur di Turki/Net

Dunia

China Makin Berani, Turki Tidak Lagi Aman Bagi Uighur

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Turki tidak dapat lagi dijadikan tempat yang aman bagi para pengungsi Uighur setelah muncul banyak laporan mengenai penindasan transnasional yang dilakukan China terhadap etnis tersebut.

Laporan dari Oxus Society for Central Asian Affairs baru-baru ini menyebutkan pemerintah China secara telah memperluas tindakan kerasnya terhadap minoritas Uighur ke negara-negara yang menjadi tujuan mencari suaka, termasuk Turki.

"Penjelasan yang mungkin untuk fiksasi China yang berkembang di Timur Tengah terletak pada perkembangan politik di Turki selama sedekade terakhir," kata laporan itu, seperti yang dikutip Ahval pada Minggu (27/6).


China dilaporkan sudah lama melakukan represi terhadap hak-hak budaya warga Uighur yang tinggal di Xinjiang. Saat ini, terdapat lebih dari 1 juta orang Uighur yang diyakini diisolasi di kamp konsentrasi pemerintah, menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan fisik dan mental.

Sejak 1950-an, ribuan orang Uighur yang melarikan diri dari penganiayaan di Xinjiang dengan mencari perlindungan ke Turki. Diperkirakan ada 50.000 orang Uighur yang saat ini tinggal di Turki, menjadi diaspora Uighur terbesar di dunia.

Secara historis, Turki memberikan dukungan pada Uighur. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Ankara tengah meningkatkan hubungan dengan Beijing.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah secara signifikan melunakkan dukungan retorisnya untuk Uighur, selain meningkatkan rendisi, penahanan, dan pengawasan terhadap populasi Uighur di sana," sambung laporan itu.

Pada 2021 saja, lapran itu menyebut terdapat 57 orang Uighur yang telah ditahan di Turki.

Terlebih dengan situasi pandemi Covid-19, muncul dugaan bahwa China berusaha untuk mendapatkan konsesi atas imbalan pengiriman vaksin Covid-19 ke Turki.

“Menjadi semakin jelas bahwa Turki tidak lagi menjadi tempat yang aman seperti dulu bagi para pengungsi dari wilayah Uighur,” pungkas laporan itu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya