Berita

Uighur di Turki/Net

Dunia

China Makin Berani, Turki Tidak Lagi Aman Bagi Uighur

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Turki tidak dapat lagi dijadikan tempat yang aman bagi para pengungsi Uighur setelah muncul banyak laporan mengenai penindasan transnasional yang dilakukan China terhadap etnis tersebut.

Laporan dari Oxus Society for Central Asian Affairs baru-baru ini menyebutkan pemerintah China secara telah memperluas tindakan kerasnya terhadap minoritas Uighur ke negara-negara yang menjadi tujuan mencari suaka, termasuk Turki.

"Penjelasan yang mungkin untuk fiksasi China yang berkembang di Timur Tengah terletak pada perkembangan politik di Turki selama sedekade terakhir," kata laporan itu, seperti yang dikutip Ahval pada Minggu (27/6).


China dilaporkan sudah lama melakukan represi terhadap hak-hak budaya warga Uighur yang tinggal di Xinjiang. Saat ini, terdapat lebih dari 1 juta orang Uighur yang diyakini diisolasi di kamp konsentrasi pemerintah, menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan fisik dan mental.

Sejak 1950-an, ribuan orang Uighur yang melarikan diri dari penganiayaan di Xinjiang dengan mencari perlindungan ke Turki. Diperkirakan ada 50.000 orang Uighur yang saat ini tinggal di Turki, menjadi diaspora Uighur terbesar di dunia.

Secara historis, Turki memberikan dukungan pada Uighur. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Ankara tengah meningkatkan hubungan dengan Beijing.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah secara signifikan melunakkan dukungan retorisnya untuk Uighur, selain meningkatkan rendisi, penahanan, dan pengawasan terhadap populasi Uighur di sana," sambung laporan itu.

Pada 2021 saja, lapran itu menyebut terdapat 57 orang Uighur yang telah ditahan di Turki.

Terlebih dengan situasi pandemi Covid-19, muncul dugaan bahwa China berusaha untuk mendapatkan konsesi atas imbalan pengiriman vaksin Covid-19 ke Turki.

“Menjadi semakin jelas bahwa Turki tidak lagi menjadi tempat yang aman seperti dulu bagi para pengungsi dari wilayah Uighur,” pungkas laporan itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya