Presiden RI Joko Widodo/Net
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut lockdown dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro secara esensi sama, disoal sejumlah kalangan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, pernyataan Presiden Jokowi tersebut seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak berani melakukan lockdown meskipun hanya beberapa wilayah tertentu.
"Mungkin karena tak berani melakukan lockdown, akhirnya PPKM mikro disamakan dengan lockdown. Itu terserah Presiden saja," ujar Ujang Komarudin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/6).
Ujang menyatakan, yang pasti rakyat perlu lockdown karena situasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.
"Jika dilockdown pemerintah harus jamin makan masyarakat. Namun PPKM mikro kan tak harus kasih makan. Rakyat butuh penanganan segera terkait Covid-19. Karena saat ini satu persatu rakyat berguguran," kata dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu.
Ujang menyesalkan langkah yang gagap dan terkesan bingung yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal mula virus corona menyerang Tanah Air. Seharusnya, kata dia, semua saling bahu membahu dan tidak menjadikan wabah yang sangat berbahaya ini sebagian lelucon.
"Dari dulu juga mestinya serius. Mestinya pusat dan pemda bahu membahu menangani Covid-19. Akibat banyak kebijakan yang tumpang tindih dan paradoks, seperti mudik dilarang, tapi tempat wisata dibuka. Akhirnya begitu kasusnya meningkat tempat pariwisata ditutup lagi. Mestinya dari awal jangan dibuka," ucapnya.
