Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Klaim Lockdown Dan PPKM Esensinya Sama, Pengamat: Terserah Presiden Saja!

SABTU, 26 JUNI 2021 | 10:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut lockdown dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro secara esensi sama, disoal sejumlah kalangan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, pernyataan Presiden Jokowi tersebut seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak berani melakukan lockdown meskipun hanya beberapa wilayah tertentu.

"Mungkin karena tak berani melakukan lockdown, akhirnya PPKM mikro disamakan dengan lockdown. Itu terserah Presiden saja," ujar Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/6).


Ujang menyatakan, yang pasti rakyat perlu lockdown karena situasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

"Jika dilockdown pemerintah harus jamin makan masyarakat. Namun PPKM mikro kan tak harus kasih makan. Rakyat butuh penanganan segera terkait Covid-19. Karena saat ini satu persatu rakyat berguguran," kata dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Ujang menyesalkan langkah yang gagap dan terkesan bingung yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal mula virus corona menyerang Tanah Air. Seharusnya, kata dia, semua saling bahu membahu dan tidak menjadikan wabah yang sangat berbahaya ini sebagian lelucon.

"Dari dulu juga mestinya serius. Mestinya pusat dan pemda bahu membahu menangani Covid-19. Akibat banyak kebijakan yang tumpang tindih dan paradoks, seperti mudik dilarang, tapi tempat wisata dibuka. Akhirnya begitu kasusnya meningkat tempat pariwisata ditutup lagi. Mestinya dari awal jangan dibuka," ucapnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya