Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020.
Penilaian itu berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali berturut turut sejak tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.
Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2020 melalui Video Conference, di kediamannya Jakarta, Jum'at (25/6).
Usai menyaksikan melalui video conference, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas prestasi ini.
"Alhamdulillah, Kemnaker kembali memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP yang kelima yang diraih Kemnaker berturut-turut sejak tahun 2016,†ujarnya.
Menaker Ida menegaskan, keberhasilan Kemnaker tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran unit eselon I di Kemnaker dalam melakukan pengelolaan keuangan negara semaksimal mungkin, yakni secara efisien, efektif, ekonomis, transparans dan akuntabilitas.
"Predikat WTP ini tentunya harus kita pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu berupaya memperbaiki yang masih kurang, serta dengan cepat merespons rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib dalam setiap kegiatan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," ujar Menaker Ida.
Ditegaskan Menaker Ida, opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran negara secara baik, transparan, dan akuntabel.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP," ujar Menaker Ida.
Menurutnya, capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan bukti komitmen Pemerintah dalam mengelola APBN secara profesional, pruden, transparan, dan akuntabel.â£
“Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus menerus, khususnya pada tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia,†ujar Menaker Ida Fauziyah.
