Berita

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Politik

Dukung Rencana Kenaikan Tarif Parkir Di Jakarta, MTZ: Tapi Ada Syaratnya

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 16:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif parkir di ibukota memicu prokontra di masyarakat.

Sebab, tarif parkir di ibukota akan naik hingga Rp 60 ribu per jam untuk kendaraan roda empat dan Rp 18 ribu per jam untuk kendaraan roda dua.

Nah, salah satu pihak yang pro dengan rencana ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli.


"Setuju tarif parkir di DKI Jakarta naik, karena mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik," kata pria yang akrab disapa MTZ ini saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (25/6).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, kebijakan ini juga bisa mengurangi kemacetan yang berdampak kepada berkurangnya polusi udara dan yang pasti bisa menambah pendapatan daerah.

"Tapi syaratnya, transportasi diperbaiki dan tidak ada korupsi parkir," tegasnya.

Rencana kenaikan tarif parkir ini tertuang dalam revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017.

Tarif parkir tertinggi akan dikenakan untuk koridor Kawasan Pengendali Parkir (KPP) di lahan milik Pemda. Untuk Golongan A bagi mobil direncanakan Rp 5.000-Rp 60.000/jam dan Golongan B Rp 5.000-Rp 40.000/jam.

Kemudian untuk motor di KPP golongan A diusulkan Rp 2.000-Rp 18.000/jam dan Golongan B Rp 2.000-Rp 12.000/jam.

Tarif parkir tertinggi juga akan dikenakan bagi kendaraan yang tidak lulus emisi dan kendaraan yang belum daftar ulang (pajak kendaraan bermotor).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya