Berita

Mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi/Net

Politik

Melihat 4 Fase Ini, Mustahil Grafik Kasus Covid-19 Bisa Menurun

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 15:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak ada manajemen krisis dalam penanganan pandemi Covid-19. Rakyat tidak melihat upaya serius pemerintah dalam menangani virus dan dampak yang ditimbulkan.

"Pandemi kian menggila. Ini pemerintah kepalanya di mana? Siapa tanggung jawab?" ujar mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).

Menurutnya, ketidakseriusan pemerintah dalam menangani corona bisa diamati dari empat fase.


Pertama, penanganan Covid-19 hanya lelucon. Sebelum pandemi, pemerintah menggunakan buzzer secara massif untuk membantah analisa bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia pada Januari-Maret 2020.

Lelucon lainnya, Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan pernah buat candaan, bahwa Covid-19 itu mirip seorang istri: sama-sama sulit ditaklukkan dan oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat dilakukan agar dapat hidup berdampingan adalah menyesuaikan diri. "Corona is like your wife" kata Mahfud yang mengklaim mendapat kiriman meme dari Luhut.

"Lelucon yang paling parah, turis dan TKA dari China berdatangan di tengah pandemi. Kan kita tahu corona itu berasal dari Wuhan, China," kata Adhie Massardi dengan nada kesal.

Fase kedua, Covid-19 dijadikan sebagai bancakan. Misalnya, yang paling nyata adalah kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) sembako untuk masyarakat. Dan, dugaan penyimpangan bansos Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 100 triliun.

Fase ketiga, Covid-19 digunakan sebagai momentum untuk arogansi kekuasaan. Yaitu, menghabisi lawan-lawan politik. Menangkapi para aktivis. Terbaru, vonis 4 tahun yang diterima M. Rizieq Shihab.

"Pandemi untuk arogansi kekuasaan, hasilkan vonis untuk penjarakan lawan politik. Ngaco!" tegas Adhie Massardi.

Contoh arogansi kekuasaan yang lain, pemerintah pusat merasa penguasaan penuh terhadap pemerintah daerah. Sehingga daerah terintersep oleh pusat.

Fase keempat atau yang terakhir, vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan lebih menjalankan proyek dibanding mengatasi pandemi.

"Karena ditangani BUMN, Menag BUMN. BUMN dan Kesehatan seperti jalan sendiri. Dan kenapa misalnya tidak libatakan IDI. Jadi, tidak ada manajemen krisis dalam menanggulangi pandemi," kata Adhie Massardi, yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu.

Menurut Adhie Massardi, dengan memperhatikan empat fase ini, dan kalau tidak ada penanganan serius, maka pandemi Covid-19 di Tanah Air akan susah ditangani.

"Melihat fase-fase yang kacau balau semacam ini, maka sangat mustahil grafik peningkatan pandemi bisa turun. Akibatnya, tentu saja rakyat menanggung semuanya ini, termauk mempertaruhkan nyawa," ucapnya.

Per hari kemarin, sebanyak 20.574 orang terkonfirmasi positif Covid-19. Dengan penambahan itu, total yang terpapar sebanyak 2.053.995 orang. Sembuh 1.826.504 orang, dan meninggal dunia 55.949.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya