Pemerintah Harus Jujur, Salah Sedikit Saja Bisa Gaduh

Pemerintah diminta mengedepankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap kebijakan apapun yang diambil dalam rangka penanganan Covid-19.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher yang khawatir Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebutkan ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 menimbulkan resistensi di masyarakat.

"Pemerintah harus jujur dan transparan dalam mengambil setiap kebijakan agar tidak menimbulkan polemik dan resistensi di masyarakat," tegasnya kepada wartawan, Jumat (25/6).

Menurut Netty, saat ini masyarakat sedang sensitif dan jenuh dengan keadaan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Pemerintah dan para pejabat harus cermat dan peka dalam menghadapi suasana kejiwaan masyarakat.

"Pejabat pemerintah salah sedikit dalam membuat pernyataan akan menimbulkan kegaduhan  publik," tegasnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid-19 harus berpegang pada prinsip scientific based policy.  Untuk tujuan keselamatan rakyat, bukan untuk motif politik maupun ekonomi.

"Jangan sampai melonjaknya kasus Covid-19 dijadikan peluang sebagian pihak untuk mencari keuntungan. Jangan ada moral hazard dalam menangani pandemi Covid-19 ini untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi,” demikian Netty.