Kemenkeu Jangan Hanya Bandingkan Rasio Utang Negara Besar, Jelaskan Juga Kemampuan Bayar Dan Kondisi Masyarakat

Sikap pemerintah yang kerap membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara besar dikritisi. Terlebih dalam perbandingan itu selalu ditonjolkan bahwa rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibanding yang lain.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief bahkan secara khusus meminta agar Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memberi penjabaran lebih detail dalam perbandingan Indonesia dengan negara lain.

Apalagi, dalam beberapa waktu lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan kekhawatiran atas kemampuan Indonesia membayar utang.

“Mas, (tolong) jelaskan juga kemampuan membayar negara besar itu sumbernya dari mana, jelaskan juga kondisi masyarakatnya, pendapatan perkapitanya dll. Jangan ambil soal rasio utangnya aja,” tuturnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (25/6).

Pernyataan ini berkaitan dengan penjabaran Yustinus di acara Diskusi MEK PP Muhammadiyah: Tafsir Keadilan dalam Rancangan Tarif PPN, Kamis (24/6).

Dalam acara itu, dia menjelaskan bahwa proyeksi IMF menunjukkan utang publik Indonesia naik sekitar 8 persen menjadi 38,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2020. Namun angka itu masih rendah dibandingkan dengan negara lain.

Seperti Vietnam pada 2020 mencapai 46,6 persen dari PDB, China 61,7 persen dari PDB, Korea 48,4 persen dari PDB, Amerika Serikat (AS) 131 persen dari PDB, dan Jepang 266,2 persen dari PDB.

Lalu, utang publik Jerman pada 2020 diproyeksi sebesar 73,3 persen dari PDB, Singapura 131 persen dari PDB, Thailand 50,4 persen dari PDB, dan Italia 161 persen dari PDB.