Berita

Habib Rizieq Shihab menolak vonis 4 tahun penjara dari Majelis Hakim PN Jakarta Timur dalam kasus di RS Ummi Bogor/Repro

Hukum

Diberi Opsi Ajukan Grasi Ke Presiden, Habib Rizieq Tegas Tolak Vonis 4 Tahun Penjara

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 13:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Habib Rizieq Shihab (HRS) tegas menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas vonis 4 tahun penjara dan tak akan meminta pengampunan kepada Presiden.

Hal itu merupakan sikap Habib Rizieq saat ditanyakan pendapatnya oleh Majelis Hakim usai memvonis Habib Rizieq bersalah dan menjatuhi hukuman 4 tahun penjara dalam perkara hasil swab test Covid-19 RS Ummi Bogor.

Majelis Hakim menilai Habib Rizieq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan membiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum.


Hakim pun sebelumnya terlebih dahulu membeberkan hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan Habib Rizieq meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan, Habib Rizieq mempunyai tanggungan keluarga, dan masih dibutuhkan umat sebagai guru agama.

Usai memutuskan itu, Hakim Ketua Khadwanto menyampaikan beberapa opsi untuk Habib Rizieq sesuai Pasal 196 KUHAP.

"Jadi demikian ya terdakwa, ini hasil musyawarah Majelis Hakim saudara dinyatakan terbukti. Dan putusan ini sudah dibacakan ya. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 196 KUHAP, saudara mempunyai hak. Pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan saat ini juga yaitu mengajukan banding ya," ujar Khadwanto di PN Jakarta Timur, Kamis siang (24/6).

Opsi yang kedua, kata Khadwanto, adalah hak untuk pikir-pikir selama tujuh hari. Akan menentukan sikap banding atau tidak.

"Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden dalam hal saudara menerima putusan yaitu yang disebut grasi. Terhadap ketiga opsi tadi hak saudara, apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim penasihat hukum atau langsung jawab?" tanya Hakim Ketua Khadwanto kepada Habib Rizieq.

Sebelum menjawab, Habib Rizieq lebih dahulu menyampaikan dua hal yang tidak bisa diterimanya. Yaitu Jaksa disebut mengajukan saksi ahli forensik di Pengadilan. Padahal beber Habib Rizieq, saksi ahli forensik tidak pernah hadir di pengadilan.

Yang kedua adalah tidak adanya menggunakan hasil otentik dalam Pasal 14 Ayat 1 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Masih banyak lagi saya tidak sebutkan karena membuang-buang waktu saja. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding," tegas Habib Rizieq.

Vonis 4 tahun ini lebih ringan dari tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Habib Rizieq dengan hukuman 6 tahun penjara.

Dalam perkara yang lain, Habib Rizieq sudah mendapatkan vonis berbeda. Dalam kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizieq dijatuhi vonis 8 bulan dan denda Rp 20 juta untuk perkara kerumunan Megamendung.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya