Berita

Managing Director of Political and Policy Studies (Peps) Anthony Budiawan/Net

Politik

Anthony Budiawan: Menumpuk SiLPA Di Luar Batas Dan Bebani Keuangan Negara, Sri Mulyani Layak Dicopot

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 13:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo harus peka dan segera mengambil langkah tegas agar negara tidak terjerumus dalam jurang utang. Salah satunya, dengan mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah terbukti tidak kompeten mengelola keuangan negara.

Desakan itu disampaikan Managing Director of Political and Policy Studies (Peps) Anthony Budiawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL mengenai kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Indonesia berpotensi tidak mampu membayar utang.

“Sangat layak dicopot, karena SMI memang tidak kompeten dalam melaksanakan bidangnya,” tegas Anthony Budiawan sesaat lalu, Kamis (24/6).


Menurutnya, Indoensia sudah banyak dirugikan Sri Mulyani dengan kebijakan menumpuk utangnya. Selain itu, Sri Mulyani juga gagal melakukan terobosan untuk bisa meminimalisasi utang.

“Merugikan keuangan negara. Salah satunya dengan menumpuk SiLPA di luar batas dan membebani keuangan negara puluhan triliun,” tandasnya.

Penumpukan SiLPA atau juga Saldo Anggaran Lebih (SAL) memang menjadi sorotan Anthony Budiawan.

Dia mencatat saldo SiLPA akhir 2020 adalah sebesar Rp 463 triliun. Pada akhir April 2021 jumlahnya bertambah Rp 254 triliun, menjadi Rp 717 triliun.

Dalam hal ini, dia mempertanyakan alasan mengapa uang ini tidak digunakan untuk belanja negara dan menutupi defisit anggaran.

Baginya, praktik pengelolaan Keuangan Negara yang mengakumulasi SiLPA jelas merupakan praktik tidak wajar dan terbukti merugikan keuangan negara akibat pemerintah harus bayar bunga atas utang yang tidak diperlukan

“Padahal hampir cukup membiayai defisit 2021. Mengapa DPR dan BPK membiarkan pengelolaan keuangan negara yang merugikan negara dan rakyat?” tanyanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya