Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Korban Terus Bertambah, Kebijakan Itu-itu Saja, Direktur IPO: PPKM Mikro Beda Dengan Lockdown

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 10:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut esensi lockdown dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro disoal beberapa kalangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang menggeneralisir lockdown sama dengan PPKM Mikro.

"PPKM Mikro berbeda dengan lockdown. Esensi lockdown memutus akses antar wilayah, semua aktivitas harus dihentikan, sementara PPKM Mikro hanya pembatasan yang terbatas, orang masih dapat beraktifitas di waktu-watu tertentu," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).


Menurut pengamat politik dari Universitas Telkom itu, jika penerapan PPKM Mikro tidak ketat alias longgar seperti sebelum-sebelumnya, maka makna lockdown dengan PPKM Mikro semakin kontras.

"Pandemi tidak mengenal waktu berhenti menyebar. Padahal korban pandemi semakin terlihat, baik dampak kesehatan bahkan kematian," ucap Dedi Kurnia.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPKM Mikro tidak dipertetangkan dengan lockdown. Sebab, keduanya memiliki esensi yang sama.

"Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan," ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya