Berita

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Usul PDIP Agar Pemerintah Bisa Bayar Utang: Genjot Belanja Berkualitas Dan Kurangi Kebocoran Anggaran

RABU, 23 JUNI 2021 | 21:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Nilai utang pemerintah yang mencapai Rp.1.193,29 triliun dalam audit laporan keuangan pemerintah tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak begitu membuat khawatir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebabnya, PDIP melihat satu solusi praktis yang bisa dilakukan pemerintah untuk membayarkan utang tahun 2020 yang disebabkan pelebaran defisit anggaran hingga Rp. 947,7 triliun atau 6,14 persen.

Defisit tersebut disebabkan realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun 2020 hanya sebesar Rp.1.647,78 triliun. Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp.2.595,48 triliun.
 

 
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menjelaskan, pihaknya mengusulkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran anggaran pada tahun anggaran 2021 ini.

Dengan cara itu, Hendrawan melihat potensi pendapatan negara bisa cukup besar, sehingga utang yang tercatat pada tahun lalu bisa mulai dibayarkan.

"Sekarang prinsip utama kita adalah meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran. Bila ini bisa dilakukan, efektivitas belanja akan meningkat dan mempercepat proses pemulihan ekonomi," ujar Hendrawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Selain itu,Hendrawan juga berharap pemerintah bisa menemukan solusi praktis lainnya untuk menjungkit perekonomian dalam negeri, agar bisa menambal utang yang ada.

Sebagai contoh, ia meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat dan termasuk industri di berbagai sektor yang terdampak.

"Alternatif utang adalah pajak. Jadi pajak harus digenjot. Namun dalam kondisi begini, penerimaan pajak juga melemah," tuturnya.

Karena itu, Hendrawan lebih cendrung menyarankan pemerintah untuk memilah-milah belanja. Di mana baiknya, belanja yang tidak begitu penting bisa diperkecil, walaupun dampaknya bakal memukul sektor riil,"

"Dan tidak mendukung strategi mengatasi resesi. Ya serba susah memang," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya