Berita

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Usul PDIP Agar Pemerintah Bisa Bayar Utang: Genjot Belanja Berkualitas Dan Kurangi Kebocoran Anggaran

RABU, 23 JUNI 2021 | 21:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Nilai utang pemerintah yang mencapai Rp.1.193,29 triliun dalam audit laporan keuangan pemerintah tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak begitu membuat khawatir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebabnya, PDIP melihat satu solusi praktis yang bisa dilakukan pemerintah untuk membayarkan utang tahun 2020 yang disebabkan pelebaran defisit anggaran hingga Rp. 947,7 triliun atau 6,14 persen.

Defisit tersebut disebabkan realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun 2020 hanya sebesar Rp.1.647,78 triliun. Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp.2.595,48 triliun.
 

 
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menjelaskan, pihaknya mengusulkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran anggaran pada tahun anggaran 2021 ini.

Dengan cara itu, Hendrawan melihat potensi pendapatan negara bisa cukup besar, sehingga utang yang tercatat pada tahun lalu bisa mulai dibayarkan.

"Sekarang prinsip utama kita adalah meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran. Bila ini bisa dilakukan, efektivitas belanja akan meningkat dan mempercepat proses pemulihan ekonomi," ujar Hendrawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Selain itu,Hendrawan juga berharap pemerintah bisa menemukan solusi praktis lainnya untuk menjungkit perekonomian dalam negeri, agar bisa menambal utang yang ada.

Sebagai contoh, ia meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat dan termasuk industri di berbagai sektor yang terdampak.

"Alternatif utang adalah pajak. Jadi pajak harus digenjot. Namun dalam kondisi begini, penerimaan pajak juga melemah," tuturnya.

Karena itu, Hendrawan lebih cendrung menyarankan pemerintah untuk memilah-milah belanja. Di mana baiknya, belanja yang tidak begitu penting bisa diperkecil, walaupun dampaknya bakal memukul sektor riil,"

"Dan tidak mendukung strategi mengatasi resesi. Ya serba susah memang," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

I Wayan Sudirta Resmi Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI Gantikan TB Hasanuddin

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:13

Pencabutan Izin Perusahaan Wajib Diikuti Pemulihan Lingkungan Sumatera

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:11

Politikus Senior PDIP Jejen Sayuti Dipanggil KPK Terkait Kasus OTT Bupati Bekasi

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:56

DPR Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah Soal Mitigasi Cuaca Ekstrem Sejak Dua Bulan Lalu

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:48

Bukan Masalah Posisi, DPR Pilih Fokus Kawal Profesionalisme Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:40

Paripurna DPR Sahkan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:35

OJK: Tren Cashless Picu Penurunan Jumlah ATM di Seluruh Indonesia

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:31

Paripurna DPR Sahkan 9 Komisioner Ombudsman RI Periode 2026-2031

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:21

Badai Musim Dingin AS Tahan Kenaikan Harga Bitcoin

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:15

Gubernur Banten Janji Normalisasi Sungai Atasi Banjir di Tangerang Raya

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya