Berita

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Usul PDIP Agar Pemerintah Bisa Bayar Utang: Genjot Belanja Berkualitas Dan Kurangi Kebocoran Anggaran

RABU, 23 JUNI 2021 | 21:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Nilai utang pemerintah yang mencapai Rp.1.193,29 triliun dalam audit laporan keuangan pemerintah tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak begitu membuat khawatir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebabnya, PDIP melihat satu solusi praktis yang bisa dilakukan pemerintah untuk membayarkan utang tahun 2020 yang disebabkan pelebaran defisit anggaran hingga Rp. 947,7 triliun atau 6,14 persen.

Defisit tersebut disebabkan realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun 2020 hanya sebesar Rp.1.647,78 triliun. Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp.2.595,48 triliun.
 
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menjelaskan, pihaknya mengusulkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran anggaran pada tahun anggaran 2021 ini.

Dengan cara itu, Hendrawan melihat potensi pendapatan negara bisa cukup besar, sehingga utang yang tercatat pada tahun lalu bisa mulai dibayarkan.

"Sekarang prinsip utama kita adalah meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran. Bila ini bisa dilakukan, efektivitas belanja akan meningkat dan mempercepat proses pemulihan ekonomi," ujar Hendrawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Selain itu,Hendrawan juga berharap pemerintah bisa menemukan solusi praktis lainnya untuk menjungkit perekonomian dalam negeri, agar bisa menambal utang yang ada.

Sebagai contoh, ia meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat dan termasuk industri di berbagai sektor yang terdampak.

"Alternatif utang adalah pajak. Jadi pajak harus digenjot. Namun dalam kondisi begini, penerimaan pajak juga melemah," tuturnya.

Karena itu, Hendrawan lebih cendrung menyarankan pemerintah untuk memilah-milah belanja. Di mana baiknya, belanja yang tidak begitu penting bisa diperkecil, walaupun dampaknya bakal memukul sektor riil,"

"Dan tidak mendukung strategi mengatasi resesi. Ya serba susah memang," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya