Berita

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

Samakan PPKM Mikro Dan Lockdown, Jokowi Diingatkan Soal UU Kekarantinaan

RABU, 23 JUNI 2021 | 18:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sikap Presiden Joko Widodo yang menyamakan esensi lockdown dan PPKM Mikro disoal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, keduanya sulit disamakan karena dalam lockdown, maka pemerintah harus mempertimbangkan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan.

"Sebenarnya kita punya undang-undang 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dibuat pada masa Pak Jokowi juga. Harusnya semua kebijakan merujuk pada UU tersebut,” ucap Mufida kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).


Dalam UU tersebut, salah satu yang harus ditunaikan pemerintah adalah menjamin kebutuhan masyarakat saat dilakukan pembatasan.

Namun yang terjadi, pemerintah justru masih menerapkan PPKM mikro meski kondisi sedang dalam keadaan genting.

"Sudah darurat Covid-19. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru Covid-19 di Indonesia. Ini rekor tertinggi sejak kasus Covid. Saat ini saja tercatat ada 2.004.445 kasus Covid-19 di Tanah Air. Ini kan benar-benar darurat," imbuhnya.

Melihat kecenderungan kasus di lapangan, ia pun menilai pengetatan kebijakan perlu segera dilakukan pemerintah. Salah satu yang patut diterapkan di Jakarta.

"Positive rate dalam sepekan terakhir di Jakarta yang mencapai 25,2%, maka kebijakan pengetatan memang harus dilakukan dan harus diakui tracing, testing, treatment di Jakarta sangat masif,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya