Berita

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas/Net

Politik

Kedaulatan Bisa Terganggu Karena Tumpukan Utang, MUI Sarankan Pemerintah Ajak Ahli Ekonomi Cari Solusi

RABU, 23 JUNI 2021 | 18:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa utang luar negeri Indonesia telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF yakni ratio debt service terhadap penerimaan negara sebesar 46,77 persen melampaui batas sebesar 25 persen hingga 35 persen.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas mengatakan, apabila Indonesia tidak mampu membayar utang maka akan berdampak buruk bagi ekonomi dan politik nasional di mata internasional.

"Lebih parah lagi keadaan ini akan bisa membuat kedaulatan ekonomi dan politik negara kita akan menjadi terusik dan bermasalah," tegas Anwar Abbas kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).


Dia menawarkan solusi kepada pemerintah agar mau duduk bersama para ahli ekonomi agar dapat merumuskan masalah utang yang sudah membengkak.

"Untuk itu supaya hal itu tidak terjadi mungkin baiknya para ahli dalam bidang ekonomi dan politik serta pihak-pihak lainnya di negeri ini untuk diajak duduk bersama," ujar Anwar Abbas.

"Bicarakan masalah ini dengan kepala dingin agar kita sebagai bangsa bisa mencari dan menemukan solusinya, agar negeri ini tetap dapat survive atau tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan," lanjut dia.

Selasa kemarin (22/6), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara.

Melihat data tersebut, Ketua BPK, Agung Firman Sampurna mengaku khawatir pemerintah tidak mampu untuk membayarnya.

BPK melaporkan, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2020 sebesar Rp 1.647,78 triliun atau mencapai 96,93 persen dari anggaran. Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp 2.595,48 triliun atau mencapai 94,75 persen dari anggaran.

Hal itu membuat defisit anggaran tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp 947,70 triliun atau 6,14 persen dari PDB.

Utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun pada tahun 2020. Jumlah utang ini naik tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019, yaitu Rp 4.778 triliun.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya