Berita

Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni/Repro

Politik

Angkat Bicara Soal Desakan Lockdown, Jokowi Tetap Kukuh Pada Penerapan PPKM Mikro

RABU, 23 JUNI 2021 | 16:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Desakan pakar kesehatan hingga kelompok masyarakat sipil terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri, yaitu berupa penguncian atau lockdown, akhirnya dijawab Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik berbagai masukan dari banyak pihak terkait lockdown maupun penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pemerintah menerima banyak masukan, dan kami tentu menerima baik berbagai masukan baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat. Termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB maupun lockdown, mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6).


Mantan wali Kota Solo ini juga mengakui bahwa dampak dari lonjakan kasus positif sepekan terakhir telah membuat tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate atau BoR) di rumah sakit rujukan Covid-19 semakin meningkat, bahkan di beberapa daerah sudah mencapai 100 persen.

Maka dari itu, Jokowi memastikan bahwa langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengendalikan sebaran virus Covid-19 sudah tepat. Mengingat, sudah dilakukan pengkajian berdasarkan sejumlah indikator.

"Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhubungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita di Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman di negara lain," paparnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan yang diambil saat ini masih sama, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro.

"Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalahnya, yaitu komunitas," demikian Joko Widodo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya