Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni/Repro
Desakan pakar kesehatan hingga kelompok masyarakat sipil terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri, yaitu berupa penguncian atau lockdown, akhirnya dijawab Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik berbagai masukan dari banyak pihak terkait lockdown maupun penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pemerintah menerima banyak masukan, dan kami tentu menerima baik berbagai masukan baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat. Termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB maupun lockdown, mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6).
Mantan wali Kota Solo ini juga mengakui bahwa dampak dari lonjakan kasus positif sepekan terakhir telah membuat tingkat keterisian tempat tidur (
bed occupancy rate atau BoR) di rumah sakit rujukan Covid-19 semakin meningkat, bahkan di beberapa daerah sudah mencapai 100 persen.
Maka dari itu, Jokowi memastikan bahwa langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengendalikan sebaran virus Covid-19 sudah tepat. Mengingat, sudah dilakukan pengkajian berdasarkan sejumlah indikator.
"Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhubungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita di Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman di negara lain," paparnya.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan yang diambil saat ini masih sama, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro.
"Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalahnya, yaitu komunitas," demikian Joko Widodo.
