Berita

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam/Net

Politik

Misi “Seknas Jokowi, Sudahlah!” Konstitusional Dan Perlu Didukung

RABU, 23 JUNI 2021 | 11:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sekretariat Nasional Jokowi, Sudahlah! yang akan segera diluncurkan Adhie M. Massardi mendapat dukungan. Bahkan digadang lembaga ini akan bisa menjadi kelompok terdepan melawan penyesatan publik.

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam menilai bahwa saat ini publik telah tersesatkan dengan wacana yang didengungkan Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Qodari. Di mana Qodari baru diangkat sebagai penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024.

Seiring kehadiran Jokpro, wacana presiden 3 periode mencuat. Ini lantaran Jokpro akan mendorong kembali Presiden Joko Widodo maju di Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.


"Saya kira Seknas Jokowi, Sudahlah! (SJS) strategis posisinya untuk melawan penyesatan publik baik terhadap adanya keinginan jabatan 3 periode presiden, maupun terhadap wacana memperpanjang jabatan presiden," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Menurut Saiful Anam, misi Seknas Jokowi, Sudahlah! untuk memantapkan wibawa konstitusi dengan mengaktifkan pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga konstitusional. Berbeda dengan niat Jokpro memperpanjang masa jabatan presiden yang inkonstitusional.

Saiful Anam menyebut misi SJS perlu mendapat dukungan masyarakat luas. Sebab pemerintah sekarang sudah menumpuk banyak utang dan gagal menangani pandemi Covid-19.

“Bahkan justru lebih mementingkan pembangunan infrastruktur daripada pembangunan manusia seutuhnya sesuai Pembukaan UUD 1945," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya