Berita

Seknas Jokowi, Sudahlah! atau SJS/Rep

Politik

Dibanding Punya Qodari, "Seknas Jokowi, Sudahlah!" Lebih Diterima Dan Didukung Masyarakat

RABU, 23 JUNI 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dukungan terhadap "Seknas Jokowi, Sudahlah!" terus mengalir. Perkumpulan ini didirikan oleh Adhie M. Massardi untuk merespon "Seknas Jokpro 2024" yang digagas pentolan lembaga survei Indo Barometer M. Qodari.

Pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah setuju dan mendukung pembentukan "Seknas Jokowi, Sudahlah!" atau SJS. Menurutnya, gerakan yang diinisiasi Adhie Massardi ini untuk mengimbangi lembaga Qadari yang mendorong Jokowi tiga periode.

"Hal biasa dalam demokrasi dibangun atas dasar pandangan pro-kontra," ujar Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).


Menurutnya, nilai tambah SJS adalah aspirasinya yang akan lebih kuat. SJS dinilai akan lebih diterima dan didukung dibanding gerakan Jokowi tiga periode.

"Adhie cukup cerdas menangkap aspirasi masyarakat yang kecewa dengan kegagalan Jokowi dalam mengemban amanah pengelolaan pemerintahan," terang Rizal Fadillah.

Mengangkat Pasal 7a UUD 1945 soal pemberhentian presiden, yang diungkit Adhie, memang pas.

"Artinya, baik presiden mengundurkan diri maupun dimundurkan oleh MPR adalah konstitusional. Termasuk juga jika desakan tersebut disandarkan pada gerakan massa alias people power," kata Rizal Fadillah.

Hemat dia, ini adalah bagian dari pendidikan politik. Adapun pembiasan paham bahwa people power untuk mendesak pemakzulan presiden inkonstitusional perlu diluruskan.

Jelas Rizal Fadillah, presiden yang tidak mampu atau gagal sudah dirasakan oleh masyarakat. Penanganan pandemi Covid-19 yang tak konsisten antara ketat dan longgar, ekonomi yang tumbuh ke bawah, utang yang besar, korupsi, pelanggaran HAM, serta hukum yang diskriminatif, adalah sedikit fenomena dari kegagalan tersebut.

"Harapannya tentu SJS ini dapat bekerjasama dengan berbagai elemen perubahan lainnya, melakukan aksi nyata yang simpatik, serta gigih dalam berjuang dan tidak mudah dipadamkan oleh tekanan kekuasaan, serangan buzzer, rangkulan kapitalis, ataupun rekayasa hukum," ucapnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya