Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Rep

Politik

Kekhawatiran BPK Pemerintah Tak Mampu Bayar Utang Sudah Diingatkan Rizal Ramli Jauh Hari

SELASA, 22 JUNI 2021 | 23:03 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ekonom senior DR. Rizal Ramli jauh hari sudah mengingatkan soal bahaya utang. Namun saat itu, para pejabat pemerintah ramai-ramai membantah.

Hari ini, Selasa (22/6), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara.

Melihat data tersebut, Ketua BPK, Agung Firman Sampurna mengaku khawatir pemerintah tidak mampu untuk membayarnya.


"Nah lho.. RR dkk sudah ingetin jauh hari!!" kata Rizal Ramli menanggapi lewat akun Twitter, Selasa malam.

Juli tahun 2018, Rizal Ramli sudah mengingatkan soal bahaya utang. Dia mengkritik cara pemerintah menyampaikan tentang kondisi utang kepada masyarakat.

"Indikator yang dipakai pejabat-pejabat bela utang hanya ratio Debt/GDP. Itu menyesatkan!! Indikator-indikator yang lebih penting: ratio Debt Service/Export, Debt Service/Penerimaan, Primary Balance," ungkap dia.

Namun, lanjut Rizal Ramli, saat itu dia dibantah oleh para pejabat bidang ekonomi yang dikomandoi Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Pake ratio Debt/GDP itu menyesatkan! Tapi, RR waktu itu dibantah-bantah oleh pejabat-pejabat ekonomi," ucapnya.

Jauh hari, RR sudah mempersoalkan utang luar negeri Indonesia. Tahun 2018 itu, dia sudah wanti-wanti bahwa utang kita sudah lampu kuning.

Hari ini, BPK melaporkan, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2020 sebesar Rp 1.647,78 triliun atau mencapai 96,93 persen dari anggaran. Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp 2.595,48 triliun atau mencapai 94,75 persen dari anggaran.

Hal itu membuat defisit anggaran tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp 947,70 triliun atau 6,14 persen dari PDB.

Utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun pada tahun 2020. Jumlah utang ini naik tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019, yaitu Rp 4.778 triliun.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya