Berita

Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai/Net

Dunia

Ekstremisme Masih Tinggi, Hamid Karzai: Misi AS Di Afghanistan Telah Gagal

SELASA, 22 JUNI 2021 | 13:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Misi Amerika Serikat (AS) untuk membawa stabilitas ke Afghanistan selama dua dekade terakhir dinyatakan telah gagal karena ekstremisme di negara itu masih sangat tinggi.

Demikian yang dikatakan oleh mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai dalam sebuah wawancara dengan Associated Press pada Minggu (20/6).

"Komunitas internasional datang ke sini 20 tahun yang lalu dengan tujuan yang jelas untuk memerangi ekstremisme dan membawa stabilitas. Tetapi ekstremisme berada pada titik tertinggi hari ini. Jadi mereka gagal," ujarnya.


Karzai menyebut penarikan pasukan AS dan NATO telah meninggalkan warisan berupa aib dan bencana bagi Afghanistan.

"Kami mengakui sebagai orang Afghanistan semua kegagalan kami, tetapi bagaimana dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar yang datang ke sini untuk tujuan itu? Di mana mereka meninggalkan kita sekarang? Dalam aib dan bencana total," jelas Karzai.

Selama 13 tahun pemerintahannya, Karzai telah mendesak AS untuk pergi dari Afghanistan. Ia menegaskan, rakyat Afghanistan memiliki keinginan dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan negara mereka sendiri.

"Kita akan lebih baik tanpa kehadiran militer mereka. Saya pikir kita harus membela negara kita sendiri dan menjaga hidup kita sendiri. Lebih baik bagi Afghanistan jika mereka pergi," ucapnya.

Pemerintahan Karzai mengikuti penggulingan Taliban pada tahun 2001 oleh koalisi pimpinan AS yang meluncurkan invasi untuk memburu dan menghancurkan jaringan al-Qaeda dan pemimpinnya, Osama bin Laden, yang dipersalahkan atas serangan 9/11 di AS.

Selama pemerintahan Karzai, perempuan memperoleh lebih banyak hak, anak perempuan kembali bersekolah, masyarakat sipil muda yang bersemangat muncul, gedung-gedung tinggi baru didirikan di ibukota Kabul dan jalan serta infrastruktur dibangun.

Tetapi pemerintahannya juga ditandai dengan tuduhan korupsi, perdagangan narkoba, dan konflik dengan AS.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya