Pertimbangkan Opsi Lockdown, Gubernur Banten Minta Petunjuk Pusat

Untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi belakangan ini, Pemerintah Provinsi Banten tengah mempertimbangkan untuk menerapkan lockdown atau karantina wilayah.

Seperti disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), Selasa (22/6), dirinya menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tidak berjalan efektif.

Salah satu kendalanya adalah karena mobilitas warga keluar masuk daerah yang cukup tinggi, bahkan cenderung tidak terkendali.

"Ya, harus (ada pengetatan) tapi kita tetap minta petunjuk lockdown (ke pemerintah pusat) apakah PSBB atau PPKM. Tapi PPKM enggak efektif, itu kan buktinya orang bolak-balik," ujar WH kepada wartawan di Serang, Selasa (22/6).

Menurut WH, kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan mulai kendur sehingga wajar terjadi peningkatan kasus corona.

"Menurunnya kesadaran masyarakat, karena mungkin terjadi kejenuhan. Orang keluar masuk, pulang mudik diam-diam, pulang dari sana (kampung halaman) bawa penyakit Covid-19," katanya, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Selain itu, ditambahkan WH, pusat perbelanjaan, pasar-pasar baik modern maupun tradisional hingga kegiatan pernikahan mulai longgar, tidak diperketat dengan protokol kesehatan.

"Acara-acara pernikahan, perkawinan juga bebas, ada dangdutan segala," terang WH.

Sejauh ini, tutur WH, angka bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di seluruh rumah sakit di Banten sudah mencapai 80 persen.

"Kalau ada lonjakan enggak sanggup nahan, bahkan sekarang rumah sakit di Kota Tangerang sudah 90 persen lebih. Sudah susah (nampung pasien Covid-19)," jelasnya.

Atas kondisi itu, WH juga telah berupaya untuk mempercepat vaksinasi baik ke kelompok pengusaha, lansia, hingga pelayanan publik.

"Vaksinasi terus, tapi memang terbatas, kita sudah 600 ribuan vaksin. Masih kurang jauh dari target 3 juta," pungkasnya.