Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Lockdown Opsi Terbaik Tekan Lonjakan Kasus Covid-19, Pengamat: Tapi Pemerintah Kebingungan

SENIN, 21 JUNI 2021 | 10:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah pusat diharapkan bersedia membuka kemungkinan lockdown total menyikapi lonjakan kasus Covid-19 yang begitu drastis belakangan ini.

Namun, ada kebingungan dari pemerintah pusat dan daerah jika memberlakukan lockdown total. Terutama dalam hal menjamin kebutuhan dasar masyarakat secara umum.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/6).


"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang kebingungan dengan lonjakan kasus Covid-19. Lockdown bisa menjadi pilihan terbaik, namun harus dipastikan rakyat bisa makan," ujar Ujang Komarudin.

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, Pemerintah sedang dalam posisi dilematis mengenai lonjakan kasus Covid-19 dan desakan lockdown total dari berbagai kalangan masyarakat.

"Jika tak di-lockdown, kasus Covid-19 akan semakin menggila. Namun jika di-lockdown, pemerintah tak bisa ngasih makan rakyat," kata Ujang.

"Rakyat tetap akan berjatuhan karena tak bisa makan. Tak lockdown saja masyarakat sudah kelaparan. Apalagi di-lockdown," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya