Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Pengamat: Lockdown Atau Tidak, Pemerintah Sedang Di Posisi Dilematis

SENIN, 21 JUNI 2021 | 10:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah pusat diminta untuk turut membuka kemungkinan menerapkan lockdown total untuk menyikapi lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin meyakini pemerintah telah memikirkan lockdown sebagai solusi. Namun di satu sisi, dia juga yakin pemerintah sedang kebingungan jika kebijakan itu diterapkan.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang kebingungan dengan lonjakan kasus Covid-19. Pilihan lockdown bisa menjadi pilihan terbaik, namun harus dipastikan rakyat bisa makan," ujar Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/6).


Menurut dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, pemerintah sedang dalam posisi dilematis. Sebab, jika tidak di-lockdown, maka kasus Covid-19 akan semakin menggila.

Sementara jika harus lockdown, pemerintah khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

"Rakyat tetap akan berjatuhan karena tak bisa makan. Tak lockdown saja masyarakat sudah kelaparan. Apalagi di-lockdown,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya