Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno

Politik

Jokowi Dan Gerindra Menolak, Adi Prayitno: Seknas Jokpro Bekerja Untuk Siapa?

SENIN, 21 JUNI 2021 | 10:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peresmian Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 membuat publik bertanya-tanya, terutama mengenai maksud dan orientasi kepentingan siapa gerakan Jokpro tersebut.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo sendiri sudah sangat jelas menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Termasuk, Partai Gerindra yang menyatakan bahwa ketua umumnya Prabowo Subianto adalah calon presiden 2024, bukan calon wakil presiden, seperti yang diinginkan Jokpro.


"Publik bertanya Seknas Jakpro itu sebenarnya bekerja untuk kepentingan siapa. Karena Jokowi tegas nolak maju lagi. Gerindra pun tegas nolak," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/6).

Atas dasar itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, gerakan Jokpro 2024 seperti menyasar "ruang hampa", lantaran Jokowi dan Gerindra menolak hal tersebut.

"Dukungan Seknas Jokpro ini menyasar ruang hampa. Karena objek yang mau didukung nolak," ucap Adi Prayitno.

Peluncuran Seknas Jokpro 2024, Sabtu (19/6), menuai kontroversi. Bahkan, politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik menilai itu sebagai bentuk perlawanan hukum. Alasannya, kontitusi dengan tegas melarang jabatan presiden lebih dari dua periode.

"Ini jelas gerakan melawan konstitusi," ujar Rachlan Nashidik, Sabtu (19/6).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya