Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersihs, Adhie Massardi/Net

Politik

Ajak Setop Bahas TWK, Adhie Massardi: Apakah Kita Biarkan Koruptor Terus Kendalikan Rezim?

SENIN, 21 JUNI 2021 | 03:29 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu terus-menerus dijadikan polemik.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi angkat bicara terkait pernyataan Budayawa Frans Magnis Suseno yang mengatakan pembuat pertanyaan TWK tidak pancasilais.

Menurut Adhie bukan saatnya lagi saat ini membahas TWK yang telah banyak memakan korban. Kata mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini lebih baik bicara masa depan.

"Apakah kita akan biarkan para koruptor (oligarki) terus kendalikan ini rezim?" demikian tanya Adhie melalui laman Twitter pribadinya, Minggu (20/6).

Dalam situasi seperti saat ini, Adhie mengajak seluruh masyarakat agar segera melakukan serangan balik pada korupsot yang sudah bersatu-padu.

"Melancarkan serangan balik kepada koruptor yang sudah bersatu. Ucapkan "Selamat tidur NKRI" demikian cuitan Adhie.

TWK dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional kepada seluruh pegawai KPK. Tes itu sebagai syarat alih fungsi status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ketentuan alih fungsi status pegawai itu tertera dalam Undang Undang 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terdapat 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dari 75 pegawai, ada 51 pegawai yang tidak bisa menjadi pegawai KPK karena mendapat nilai merah.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengurai, ada sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian hingga akhirnya keputusan tersebut dikeluarkan BKN.  

Pertama, ditekankan soal aspek pribadi dari Pegawai KPK yang tidak lolos. Kedua, aspek pengaruh baik (dipengaruhi maupun mempengaruhi). Serta aspek ketiga PUNP (Undang Undang Dasar '45, NKRI, pemerintah yang sah).

Sementara 1.271 pegawai dinyatakan memenuhi syarat, namun 1 orang di antaranya menyatakan mundur dari KPK, 1 meninggal dunia, dan satu lainnya gagal saat hasil tes diperiksa ulang.

Pegawai yang dinyatakan lolos sudah dilantik sebagai ASN dengan dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa (1/6) lalu.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya