Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersihs, Adhie Massardi/Net

Politik

Ajak Setop Bahas TWK, Adhie Massardi: Apakah Kita Biarkan Koruptor Terus Kendalikan Rezim?

SENIN, 21 JUNI 2021 | 03:29 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu terus-menerus dijadikan polemik.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi angkat bicara terkait pernyataan Budayawa Frans Magnis Suseno yang mengatakan pembuat pertanyaan TWK tidak pancasilais.

Menurut Adhie bukan saatnya lagi saat ini membahas TWK yang telah banyak memakan korban. Kata mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini lebih baik bicara masa depan.


"Apakah kita akan biarkan para koruptor (oligarki) terus kendalikan ini rezim?" demikian tanya Adhie melalui laman Twitter pribadinya, Minggu (20/6).

Dalam situasi seperti saat ini, Adhie mengajak seluruh masyarakat agar segera melakukan serangan balik pada korupsot yang sudah bersatu-padu.

"Melancarkan serangan balik kepada koruptor yang sudah bersatu. Ucapkan "Selamat tidur NKRI" demikian cuitan Adhie.

TWK dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional kepada seluruh pegawai KPK. Tes itu sebagai syarat alih fungsi status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ketentuan alih fungsi status pegawai itu tertera dalam Undang Undang 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terdapat 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dari 75 pegawai, ada 51 pegawai yang tidak bisa menjadi pegawai KPK karena mendapat nilai merah.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengurai, ada sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian hingga akhirnya keputusan tersebut dikeluarkan BKN.  

Pertama, ditekankan soal aspek pribadi dari Pegawai KPK yang tidak lolos. Kedua, aspek pengaruh baik (dipengaruhi maupun mempengaruhi). Serta aspek ketiga PUNP (Undang Undang Dasar '45, NKRI, pemerintah yang sah).

Sementara 1.271 pegawai dinyatakan memenuhi syarat, namun 1 orang di antaranya menyatakan mundur dari KPK, 1 meninggal dunia, dan satu lainnya gagal saat hasil tes diperiksa ulang.

Pegawai yang dinyatakan lolos sudah dilantik sebagai ASN dengan dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa (1/6) lalu.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Tanam Jagung Dukung Swasembada Pangan

Minggu, 08 Maret 2026 | 03:53

Pengamat Ingatkan Bahaya Berita Hoax di Balik Perang AS-Israel Vs Iran

Minggu, 08 Maret 2026 | 03:33

Polri Gandeng Pemuda Katolik Wujudkan Swasembada Pangan di Cianjur

Minggu, 08 Maret 2026 | 03:13

Anggota DPR Tidak Boleh Lepas Cerdaskan Generasi Bangsa

Minggu, 08 Maret 2026 | 02:59

Jalur Rempah dan Strategi Penguatan Armada Domestik

Minggu, 08 Maret 2026 | 02:42

DPRD Klungkung Setujui Ranperda Pajak Demi Genjot PAD

Minggu, 08 Maret 2026 | 02:18

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Polri All Out Dukung Petani dan Wujudkan Swasembada

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:42

Presiden Iran Minta Maaf ke Negara Arab yang Terdampak Serangan

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:15

Bea Cukai Gandeng BNN Bongkar Laboratorium Narkoba di Bali

Minggu, 08 Maret 2026 | 00:56

Selengkapnya