Berita

Gurubesar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Emil Salim/Net

Politik

Di Saat Corona Mengganas Dan Uang Terbatas, Bijakkah Terapkan Pajak Sembako Dan Ngotot Bangun Ibukota Baru?

MINGGU, 20 JUNI 2021 | 10:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kebijakan pemerintah di saat pandemi Covid-19 terus dikritisi. Apalagi, sebaran virus corona kembali mengganas dalam beberapa pekan terakhir.

Salah satu yang ikut bersuara adalah Gurubesar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Emil Salim.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bertanya-tanya soal kearifan pemerintah yang berencana menerapkan pajak sembako dan pendidikan pada rakyat di tengah pandemi yang belum mereda.


Di satu sisi, pemerintah yang terus mengebut pembangunan ibukota baru yang menghabiskan ratusan triliun rupiah.

“Bila Covid kian mengganas dan uang negara terbatas, bijakkah terapkan pajak sembako, pajak pendidikan dan serupa, ketimbang kaji ulang prioritas bangun ibukota negara dengan biaya trilliunan bertahun-tahun?” tanyanya lewat akun Twitter pribadi, Sabtu (19/6).

Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pembelian alat utama sistem persenjataan secara jor-joran. Baginya pembelian tersebut belum layak dilakukan di masa yang sedang damai.

Terakhir, Emil Salim meminta Jokowi cs untuk menertib subsidi kepada BUMN yang merugi.

Kasus Covid-19 mengalami kenaikan secara signifikan. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, hingga Sabtu 19 Juni 2021 kasus baru virus corona mencapai 12.906 orang.

Per Sabtu sore, 19 Juni 2021 angka kasus secara keseluruhan mencapai 1.976.172 orang.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya