Gelagat Jokpro Tak Perlu Diseriusi, Itu Upaya Menjauhkan Rencana PDIP Duetkan Prabowo-Puan

Peresmian Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 dinilai tidak bertendensi melawan konstitusi, karena bagian dari bentuk gerakan atau ekspresi warga negara.

Begitu penjelasan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, menanggapi gelagat politik Jokpro 2024 yang juga menyampaikan dukungannya kepada Jokowi agar kembali menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga.

Namun dengan melihat dari perspektif politis, Ray Rangkuti menilai Jokpro 2024 sedang berupaya menjauhkan rencana PDI Perjuangan yang ingin menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Pilpres mendatang.

"Gerakan Jokpro (Jokowi-Prabowo) itu tidak perlu ditanggapi serius apalagi sampai disebut melawan konstitusi. Saya melihat gerakan ini justru upaya menjauhkan rencana PDIP menduetkan Prabowo-Puan," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).

Menurut Ray Rangkuti, dengan menarik-narik nama Jokowi pada pusaran dinamika menjelang Pilpres 2024, maka secara otomatis nama Puan Maharani akan dilupakan.

"Boleh jadi, ada faksi lain di internal PDIP yang belum tentu setuju duet Prabowo-Puan," kata Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Di sisi lain, Ray Rangkuti memandang usulan Jokpro tersebut belum tentu diamini Partai Gerindra. Pasalnya, potensi Prabowo maju lagi sebagai Capres 2024 dan menang dalam pemilihan cukup besar.

"Asal mendapat pendamping yang memadai dengan elektabilitas yang kuat. Nah, kalau bisa capres kok malah milih cawapres?," tuturnya.

"Jadi, gerakan Jokowi-Prabowo itu tidak perlu ditanggapi serius. Biarlah seribu ide berkembang. Selama tidak melalui jalan kekerasan, biarkan ia berjalan," demikian Ray Rangkuti.

Politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, sebelumnya menanggapi peluncuran Seknas Jokpro 2024 melawan hukum. Alasannya, kontitusi melarang jabatan presiden lebih dari dua periode.

"Ini jelas gerakan melawan konstitusi," ujar Rachlan Nashidik, Sabtu (19/6).