Berita

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Wacana Tiga Periode Didorong Seknas Jokpro, Demokrat: Jangan Hina Rakyat Indonesia!

SABTU, 19 JUNI 2021 | 18:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Demokrat menilai wacana tiga periode yang diikuti dengan pembentukan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro) untuk 2024, bukan persoalan dagelan semata. Pasalnya, hal itu menyangkut demokrasi di Indonesia yang akan berjalan tidak sehat.

"Indonesia bukan hanya Jokowi dan Prabowo semata-mata. Seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik?," ujar Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Sabtu (19/6).

"Jangan malah menghina rakyat Indonesia dengan wacana Jokowi tiga periode apalagi dengan lelucon tidak lucu Jokowi-Prabowo," imbuhnya menegaskan.


Herzaky menuturkan, merupakan sebuah fakta bahwa sejak 2014 hingga 2019 kontestasi Pilpres antara Jokowi versus Prabowo justru membelah masyarakat dan memunculkan polarisasi serta luka mendalam di masyarakat.

"Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014!" ungkapnya.

Padahal, masih kata Herzaky, sudah tumbuh dan bermekaran banyak calon pemimpin dari putera puteri terbaik bangsa dalam beberapa tahun terakhir.

Antara lain, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan dari kalangan Ketua Umum partai Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Muhaimin Iskandar (Ketum PKB), Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) dan Agus Harimurti Yudhoyono (Ketum Partai Demokrat).

"Berbagai survei juga telah mengkonfirmasi keinginan rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin baru di 2024 dan menolak keras wacana tiga periode," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya