Berita

Gurubesar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, Franz Magnis Suseno/Rep

Politik

Romo Magnis Suseno: Rakyat Berhak Menagih Pancasila Kepada Pemerintah

SABTU, 19 JUNI 2021 | 17:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pancasila sebagai ideologi negara sedianya diejawantahkan oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Pancasila harus ditagih dari pemerintah yang berperan sebagai penguasa negara.

Demikian disampaikan gurubesar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, Franz Magnis Suseno saat mengisi webinar yang diselenggarakan oleh LP3ES bertajuk "Pancasila: Tandingan Agama atau Etika Kebangsaan?", Sabtu (19/6).

"Pancasila itu tuntutan terhadap rakyat atau tuntutan rakyat kepada pemerintah? Kita civil society berhak menagih Pancasila kepada pemerintah. Karena pemerintah berkuasa penuh," kata Romo Magnis sapaan akrab budayawan senior itu.


Atas dasar itu, Romo Magnis menyatakan bahwa pemerintah tidak semestinya menuntut masyarakat dengan macam-macam hal atas nama Pancasila. Tugas masyarakat sebagai warga negara hanya menganut ideologi yang dinamakan Pancasila.

"Jadi, jangan pemerintah memaksakan Pancasila sebagai macam-macam hal kepada masyarakat. Justru pemerintah harus ditagih dan dikritik, karena kebebasan berpendapat ada di undang-undang dan juga di dalam Pancasila," tegasnya.

"Mari kita tuntut etika Pancasila kita tagih ke penguasa," demikian Romo Magnis.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam webinar LP3ES itu, yakni Ketua Program Studi Islam Madani Universitas Paramadina, M. Subhi Ibrahim, dan dosen Paramadina Graduate School of Communication, Universitas Paramadina, Jakarta, Ika Karlina Idris.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya