Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Relawan Resmikan Seknas Jokpro 2024, Istana Pastikan Jokowi Tidak Goyang

SABTU, 19 JUNI 2021 | 15:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kehadiran sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 ditanggapi pihak Istana Negara.

Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman, angkat bicara mengenai kehadiran relawan Jokpro 2024, setelah mengetahui ada acara peresmian Sekretariat Nasional (Seksnas) yang mereka gelar di Jalan Tegal Parang Selatan I No. 37, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6).

Fadjroel menegaskan, aksi Seknas Jokpro tersebut tidak membuat Presiden Jokowi goyang dari sikapnya. Karena katanya, mantan Wali Kota Solo itu masih memegang teguh aturan main yang ada di dalam konstitusi negara.


"Mengingatkan kembali, Presiden Jokowi tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," ujar Fadjroel kepada wartawan, Sabtu (19/6).

Fadjroel menjabarkan isi Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama. Di mana disebutkan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Karena itu, Fadjroel membantah wacana tiga periode presiden didukung Jokowi. Bahkan ia mendalilkan, ayah dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu menolak sebanyak dua kali wacana tiga periode jabatan presiden.

Pertam kali Jokowi menyampaikan penolakannya pada 2 Februari 2019. Kemudian yang kedua pada 15 Maret 2021.

Maka dari itu, Fadjroel menyampaikan pernyataan Presiden Jokowi yang menilai bahwa wacana tiga periode masa jabatan presiden diwacanakan orang-orang yang memiliki motif-motif tertentu.

Motif pertama, disebutkan Fadjroel, ingin menampar muka Jokowi. Kedua, ingin cari muka, dan yang ketiga ingin menjerumuskan.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," tutur Fadjroel.

"Sikap presiden dalam dua kali kesempatan di atas yang harus menjadi pegangan semua pihak," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya