Berita

Ilustrasi Gerindra dan PAN/Net

Nusantara

Diduga Hilang Misterius, Fraksi Gerindra Dan PAN Tangsel Soroti Aset Pemkot Senilai Rp 21 Triliun

SABTU, 19 JUNI 2021 | 02:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Fraksi Gerindra-PAN DPRD Tangsel menyorot sejumlah aset milik Pemkot senilai Rp 21 triliun lebih.

Sikap itu disampaikan Fraksi Gerindra-PAN DPRD Tangsel saat memberikan pandangan umumnya dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2020.

Dari nilai tersebut ditemukan BPK beberapa aset belum dilengkapi dengan Kartu lnventaris Barang (KIB).

"Ada sebanyak 191 bidang tanah pada KIB A belum dilengkapi informasi alamat atau lokasi yang jelas. Selain itu, sebanyak 1.601 bidang tanah pada KlB A dilaporkan dengan luasan 0,00 m2, di antaranya terdapat 26 bidang tanah yang memiliki luasan minus. Ditambah informasi dalam KIB C dan D terkait aset tetap gedung dan bangunan serta aset tetap jalan irigasi dan jaringan belum lengkap," kata Ketua Fraksi Gerindra-PAN, Ahmad Syawqi sepert diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Jumat (18/6).

"Selain itu informasi lokasi atau alamat aset tetap pada KIB C dan KlB D belum lengkap dan beberapa informasi yang tercantum KIB C belum konsisten, diantaranya gedung yang diberi keterangan sebagai jasa konsultasi pengawasan atau jasa konsultasi feasibility study," tambahnya.

Yang paling disoroti yakni, banyak aset tetap peralatan dan mesin dengan nominal Rp 1,1 miliar hilang misterius.

"Kemudian terdapat 194 aset tetap peralatan dan mesin yang tidak dapat diketahui keberadaannya atau hilang, senilai Rp 1.147.666.874," tutur Syawqi.

Tak hanya itu, ribuan bibit anggrek sebagai aset daerah pun senilai ratusan juta tidak diketahui keberadaannya.

"Dan aset tetap lainnya berupa 4.864 bibit tanaman anggrek yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp 147.776.400," ungkapnya.

Hal tersebut mengakibatkan pengguna KIB tidak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat terkait aset tetap.

Selain itu aset lain-lain senilai Rp 1.006.179.061 belum memiliki status penggunanya yang akan bertanggungjawab atas aset tersebut dan senilai Rp 33.001.396.753,90 belum dapat diklasifikasikan secara tepat.

"Mohon penjelasannya," tandas Syawqi.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Gatot Nurmantyo Perlihatkan Indikasi PKI Telah Menyusup ke Tubuh TNI

Minggu, 26 September 2021 | 22:33

UPDATE

Adhie Massardi ke Luhut: Jangan Bikin Malu Gus Dur!

Selasa, 28 September 2021 | 13:22

PPP Tidak Setuju Pemerintah Usulkan Pemilu Serentak Digelar 15 Mei 2024

Selasa, 28 September 2021 | 13:16

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan Rapat Paripurna Walau Tidak Kuorum

Selasa, 28 September 2021 | 13:10

Kesal Karena Dipaksa Ikut, Warga Abdya Bubarkan Vaksinasi Covid-19

Selasa, 28 September 2021 | 13:01

Nikmati Libur, Vladimir Putin Dekati Sarang Beruang di Belantara Siberia

Selasa, 28 September 2021 | 12:59

Menko Airlangga Persilakan Liga 2 Gelar Pertandingan di Luar Jawa

Selasa, 28 September 2021 | 12:54

Dubes Afghanistan dari Pemerintahan Ghani Batal Bicara di PBB, Diancam Taliban?

Selasa, 28 September 2021 | 12:52

Angka Kemiskinan Meningkat, Wajar Kepuasan Masyarakat pada Jokowi Terus Menurun

Selasa, 28 September 2021 | 12:44

Taliban Larang Tukang Cukur Potong Janggut, Mereka yang Melanggar Dikenai Hukuman

Selasa, 28 September 2021 | 12:42

Pemerintah Usul Pemilu Mei 2024, Komisi II FPKS: Opsi Februari Lebih Berkualitas

Selasa, 28 September 2021 | 12:37

Selengkapnya