Berita

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan mengenakan rompi oranye tahanan KPK/RMOL

Hukum

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijebloskan Ke Lapas Kedungpane Semarang Selama 7 Tahun

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 20:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan dijebloskan Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Kedungpane Semarang.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, eksekusi itu dilakukan oleh Jaksa Eksekusi, Suryo Sularso dan Rusdi Amin pada Kamis (17/6).

Eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 1857 K/ Pid.Sus/2021 Juncto Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI Juncto Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 24 Agustus 2020 dengan terpidana Wahyu Setiawan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Untuk menjalani pidana selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Terpidana juga dibebani kewajiban untuk membayar denda sejumlah Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ujar Ali kepada wartawan, Jumat malam (18/6).

Selain itu kata Ali, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun, mulai terhitung ketika Wahyu telah selesai menjalani pidana pokoknya.

Putusan Kasasi dari MA memperberat hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Wahyu dengan hukuman 6 tahun penjara.

Dalam perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Dapil Sumsel I Fraksi PDIP, Wahyu terbukti melakukan tipikor secara bersama-sama dan berlanjut, yaitu menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan uang sebesar 38.500 dolar Singapura atau seluruhnya setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri selaku mantan Caleg PDIP.

Pemberian uang tersebut dengan maksud agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW anggota DPR RI fraksi PDIP dari Dapil Sumsel 1 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Harun Masiku sendiri saat ini masih berstatus buron setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020.

Selain itu, Wahyu juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat terkait proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

Populer

KPK Tetapkan Novel Tersangka Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta

Minggu, 25 Februari 2024 | 16:53

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

Kasus Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta Naik ke Tahap Penyidikan

Sabtu, 24 Februari 2024 | 00:19

9 Caleg DPRD DKI Ini Berpeluang Lolos dari Dapil Jakarta 2

Selasa, 27 Februari 2024 | 14:06

Caleg PKS Dominasi Perolehan Suara Dapil Jakarta 6, PDIP Melempem

Rabu, 21 Februari 2024 | 10:23

Dasco Yakin Parpol Bakal Gabung Bersama Prabowo-Gibran

Rabu, 21 Februari 2024 | 20:05

UPDATE

Ujang Komarudin: Pj Bupati Muara Enim jangan Anti Kritik

Jumat, 01 Maret 2024 | 20:03

Wamendag Jerry Ajak Anak-Anak Muda Promosi Produk Lokal

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:53

Survei: 82 Persen Puas dengan Pemilu 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:47

Anies Tak Tergoda Kembali jadi Gubernur Jakarta

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:27

Surat Suara di Seri Begawan Nyaris Hangus karena Ditinggal Salat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:55

Cegah Bullying, Zita Anjani Dorong Penerapan Pendidikan Positif Ala Finlandia

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:53

Fraksi PAN Segera Bahas Putusan MK Soal PT 4 Persen

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:39

Pertamina Jamin Stok BBM dan Avtur Aman Jelang Grand Prix F1 Powerboat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:19

BPOM Temukan 'Obat Kuat' Pria Berbahaya Asal Malaysia

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:41

Demo Hak Angket di DPR Bubar Tanpa Gejolak

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:22

Selengkapnya