Berita

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha/Net

Dunia

Rencana Pembukaan Kembali Thailand Dalam 120 Hari Terlalu Prematur, Pakar: Lebih Baik Prayut Fokus Program Vaksinasi

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 18:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Thailand melakukan pembukaan penuh dalam 120 hari ke depan, yang diumumkan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pada Rabu (16/6), mendapat beragam tanggapan dari masyarakat.

Dari banyaknya pendapat, hampir seluruhnya menyarankan agar Prayut memprioritaskan skema manajemen vaksinnya terlebih dahulu, alih-alih membuka kembali gerbang masuk Thailand.

Asisten peneliti lapangan, Piyabut Sriphet mengatakan rencana 120 hari akan sulit dicapai, karena banyak warga Thailand yang belum menerima dosis vaksin pertama mereka.


Piyabut sendiri bekerja sebagai petugas kesehatan garis depan, berhubungan dekat dengan pengguna narkoba di komunitas mereka saat dia membantu mereka untuk merehabilitasi. Ini membuatnya berisiko tertular virus corona. Dia mengatakan dia mengidap HIV-positif yang berarti kesehatannya jauh lebih rentan.

Tujuan pembukaan kembali Thailand dalam 120 hari, diduga digunakan Prayut untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang hilang dari warga sejak kudeta tujuh tahun lalu.

"Namun, apa yang kami saksikan adalah salah urus vaksin, yang mengecualikan kami sebagai pekerja garis depan, serta orang lain yang hidup dengan penyakit yang mendasarinya," kata Piyabet, seperti dikutip dari Bangkok Post, Jumat (18/6).

Dia mengatakan, membuka perbatasan juga akan membahayakan nyawa mereka yang berusia lanjut, terutama karena janji vaksinasi mereka ditunda.

“Lebih baik Perdana Menteri mengesampingkan rencana ini dan fokus pada pengelolaan vaksin,” katanya.

“Seperti yang kita lihat, penyebarannya tidak terbendung dan saat ini kita belum mencapai kekebalan 50 persen dari total populasi," lanjut dia.

"Membuka gerbang dapat menyebabkan penyakit menyebar lebih banyak lagi," tambahnya.

Seorang pemilik perusahaan startup Thai Herb, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan dia merasa putus asa tentang rencana Prayut untuk membuka kembali perbatasan.

"Perdana Menteri menawarkan harapan, tetapi saya khawatir apa yang mungkin terjadi selanjutnya," katanya.

Dia juga mengatakan  Prayut harus lebih fokus pada manajemen vaksin daripada membuka kembali negara itu.

“Keluarga saya semua tenaga medis. Kakak saya yang dokter belum divaksin," ungkapnya.

"Kakak perempuan saya yang seorang perawat, dikarantina selama 14 hari sekali setelah kontak dengan pasien Covid dan dia menerima dosis kedua minggu lalu," katanya.

"Pemerintah mengatakan mereka bertujuan untuk memprioritaskan staf medis sebagai kelompok pertama tetapi mengapa vaksinasi mereka begitu terlambat?" tanyanya.

Sementara itu, seorang pramugari sebuah maskapai penerbangan internasional, yang juga meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengaku senang dengan rencana tersebut, karena bisa menyelamatkan bisnis pariwisata setelah 'tidur panjang'.

"Lebih baik kita membuka perbatasan karena menutupnya tidak membantu siapa pun. Itu hanya memperburuk situasi," katanya.

"Namun, Perdana Menteri perlu memastikan bahwa dia memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah penularan virus lebih lanjut," lanjutnya.

Sebagai penduduk Phuket, dia mengatakan dia senang kampung halamannya dipilih sebagai wilayah yang masuk ke dal skema 'kotak pasir' karena bisa menghidupkan kembali pulau itu.

"Saya belum pernah menyaksikan Pantai Patong sesunyi ini sejak tsunami beberapa tahun lalu dan krisis ini lebih berbahaya bagi industri pariwisata daripada gelombang mematikan itu," katanya.

Meski demikian, dia menyatakan keprihatinan atas proses pemantauan begitu pengunjung tiba.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya