Berita

Pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita/Net

Hukum

Prof Romli Lihat Kejanggalan Pemerintah Singapura Soal Deportasi Adelin Lis

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 16:08 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita mencium adanya kejanggalan terhadap pemerintah Singapura terkait deportasi Adelin Lis.

Adelin Lis (AL) tertangkap di Singapura pada 4 Maret 2021 karena memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Menurut Prof Romli, dalam hal ini maka pemerintah Singapura berkewajiban mengembalikan Adelin Lis ke Indonesia.

"Pemerintah Singapura wajib memudahkan prosedur deportasi AL tanpa harus koordinasi dengan Kedubes Indonesia. Karena deportasi bukan atas permintaan pemerintah Indonesia, tetapi tanggung jawab pemerintah Singapura untuk memulangkan AL ke Indonesia," kata Prof Romli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/6).


Yang dianggap ganjil ialah, ketika Adelin Lis ditetapkan sebagai buron oleh Interpol atas kasus pembalakan liar di Indonesia, terbukti bebas melenggang di Singapura selama 14 tahun lamanya.

Ia menjelaskan bahwa deportasi dengan ekstradisi berbeda. Bahwa deportasi ialah pelaku melakukan kejahatan di negara yang disinggahi, sementara ekstradisi pelaku melakukan kejahatan di Indonesia lalu pergi ke negara lain, seperti yang dilakukan oleh Adelin Lis.

"Yang ganjil adalah pemerintah Singapura tidak tampak membantu pemerintah Indonesia ketika ada red notice atas nama AL selama 14 tahun, sedangkan diketahui AL berada di Singapura. AL kemudian akan di deporrasi ke Indonesia ketika ybs melanggar UU Imigrasi Singapura," tanya Prof Romli.

Sedangkan, tambah dia, antara kedua negara ini telah terikat perjanjian bilateral dalam MLA (Mutual Legal Assistance) alias Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana sejak 30 tahun yang lampau, bahkan sudah tertuang dalam MLA se Asean.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya