Berita

Lima perhimpunan dokter spesialis/Rep

Kesehatan

Lima Perhimpunan Dokter Spesialis Minta Pemerintah Kembali Menerapkan PPKM

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 14:31 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah pusat didorong agar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa.

Dorongan atau rekomendasi itu disampaikan oleh perhimpunan dokter‐dokter spesialis yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).

Baru‐baru ini kasus Covid‐19 di Indonesia meningkat sangat tajam. Berdasarkan data kasus harian dari Satgas Covid‐19 pada 15 Mei 2021 angka penambahan kasus Covid‐19 yaitu 2385 kasus. Kemudian kasus perlahan meningkat dan semakin meningkat tajam, tercatat pada 15 Juni terdapat 8161 kasus, 16 Juni terdapat 9.944 kasus dan kasus per 17 Juni 2021 sebanyak 12.624 kasus.


Jika dibandingkan dengan data 15 Mei, terjadi peningkatan kasus pada 17 Juni sekitar 500 persen, diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan Covid‐19.

Berdasarkan dari Dinkes DKI Jakarta bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU sudah hampir penuh. Data sampai 17 Juni 2021 tercatat sekitar 8.000 tempat tidur isolasi yang tersedia, sudah terisi 84 persen dan ruang ICU sudah terisi 74 persen. Sistem Kesehatan Indonesia dapat colaps jika pihak yang berwenang dan terlibat tidak segera melakukan upaya‐upaya maksimal untuk penanganan Covid‐19 ini.

Berdasarkan data kasus Covid‐19 harian, sejak diberlakukannya PPKM pada 11 Januari 2021, kasus pada Februari mulai turun. Pada awal‐awal Covid‐19 hanya di Jakarta, pembatasan kegiatan masyarakat dapat hanya di DKI Jakarta. Namun, setelah merebak, maka pembatasan harus semua wilayah, terutama se‐Jawa.

Pada awalnya pembatasan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, seperti PSBB, sekarang kewenangan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui PPKM. Pemberlakuan PPKM di berbagai wilayah terutama se‐Jawa terlihat penurunan angka kasus pada bulan Februari. Namun, saat ini kasus Covid‐19 kembali menaik tajam pada Juni dan merebak di berbagai wilayah di Indonesia.

Setelah memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa, perhimpunan dokter‐dokter spesialis meminta kepada pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal.

Langkah lain, pemerintah atau pihak yang berwenang juga direkomendasikan melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi tercapai sesuai standar.

Pada sisi lain, diminta agar semua pihak lebih waspada terhadap varian baru Covid‐19 yang lebih mudah menyebar, mungkin lebih memperberat gejala, mungkin lebih meningkatkan kematian, dan mungkin menghilangkan efek vaksin.

"Lakukan tracing dan testing dengan lebih massif," isi keterangan tertulis perhimpunan dokter‐dokter spesialis yang dikeluarkan hari ini (Jumat, 18/6).

Poin terakhir rekomendasi mereka, agar masyarakat selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berpergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan lainnya.

"Mari kita sama-sama 'menderita' dan bersama‐sama berusaha sangat keras dan sangat maksimal dalam waktu yang singkat untuk kemudian bersama‐sama terbebas dari penderitaan ini untuk waktu yang panjang," tutup keterangan pers itu yang diakhiri dengan tanda tangan setiap instansi.

Yang menandatangani: Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) DR. Dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K), FISR, FAPSR; Ketua Umum Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) DR. Dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K‐KV, FINASIM, FACP; Ketua Umum Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (PERKI) DR. Dr. Isman Firdaus, SpJP(K), FIHA, FAPSIC, FACC,FESC, FSCAI; Ketua Umum Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) Prof. DR. Dr. Syafri Kamsul Arif, SpAn, KIC, KAKV; dan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof. DR. Dr. Aman Bhakti Pulungan, SpA(K), FAAP.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya