Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Cegah Penyebaran Varian Baru Covid, Fraksi PKS Dorong Pemerintah Terapkan Lockdown

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 14:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk menyiapkan skenario jitu dalam mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di tanah air yang meningkat drastis selama 10 hari belakangan.

Permintaan itu menyusul lonjakan kasus positif yang mencapai hingga 12 ribu lebih pada Kamis kemarin (17/6).

Sejumlah pakar kesehatan dan kalangan masyarakat meminta pemerintah memberlakukan kebijakan penguncian atau lockdown.


Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung masukan tersebut, dan meminta pemerintah menimbang-nimbang penerapan lockdown.  

"Ancaman Covid-19 ini nyata dan makin masif. Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," ujar Netty dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (18/6).

Di samping itu, legislator PKS ini meminta pemerintah mengawasi lebih ketat penerapan protokol kesehatan di tempat umum, agar jangan sampai masyarakat mengalami pandemic fatigue (kelelahan akan pandemi).

"Masyarakat dapat mengalami kelelahan akan pandemi akibat ketidakpastian kapan berakhirnya, sehingga mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus Corona. Ini dapat menjadi situasi yang berbahaya," tuturnya.

Atas dasar itu, Netty berharap pemerintah tidak lengah dan lelah dalam memantau penegakan protokol kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat harus terus dilakukan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya