Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama/Net
Gebrakan dilakukan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer.
Menurut Ahok, selama ini fasilitas tersebut tidak berdampak pada kemajuan kinerja perusahaan. Fasilitas kartu kredit juga berpotensi terjadi penyalahgunaan yang besar.
Langkah tegas Komut Pertamina tersebut pun mendapat respons positif dari komisi VI DPR RI Fraksi PDIP. Anggota Komisi VI, Darmadi Durianto menilai langkah tersebut tepat di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan.
"Pasti Ahok memiliki basis data yang kuat sehingga akhirnya mengambil langkah atau keputusan tersebut. Saya kira sebagai upaya penghematan, maka langkah Ahok itu layak kita dukung dan apresiasi," kata Darmadi, Rabu (16/6).
Darmadi melanjutkan, langkah Ahok tersebut baginya tak sekadar efisiensi. Ada indikasi pemborosan anggaran negara dalam pemberian fasilitas kepada jajaran direksi hingga manajer tersebut.
"Kalau pejabat Pertamina memakai kartu kredit pribadi enggak masalah, cuma yang dikhawatirkan mereka gunakan fasilitas kartu kredit
corporate. Itu tentu yang sudah dimonitor Ahok," lanjut Bendahara Megawati Institute ini.
Bahkan, tidak tertutup kemungkinan fasilitas yang semestinya untuk kepentingan koorporasi tapi bisa saja digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Kalau ada kepentingan pribadi, gunakan fasilitas kartu kredit pribadi, jangan gunakan fasilitas yang dibiayai uang rakyat. Tentu ini sudah termonitor dan dikalkulasi Ahok. Saya kira langkah Ahok mesti didukung sebagai upaya pembenahan dan efisiensi," pungkasnya.
