Berita

Ilustrasi petugas sedang menyiapkan suntikan vaksin/Net

Politik

Dukung Target Vaksinasi 1 Juta Per Hari, Jaman Minta Jokowi Beri Reward And Punishment

RABU, 16 JUNI 2021 | 11:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Target Presiden Joko Widodo untuk menggenjot vaksinasi hingga 1 juta suntikan per hari mulai bulan depan mendapat dukungan dari Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman).

Ketua Umum DPP Jaman, Iwan Dwi Laksono menilai bahwa target vaksinasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu merupakan bagian dari jihad membela negara agar menang melawan pandemi.

Atas alasan itu, Iwan mengintruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota Jaman se-Indonesia untuk terlibat aktif mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk segera ikut vaksinasi. Termasuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan 5 M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.


Iwan menekankan bahwa tidak ada yang mampu memprediksi kapan pandemi Covid-19  berakhir. Untuk itu, gotong rotong perlu digalakkan karena Pemerintahan Presiden Jokowi sudah sangat serius dengan menggratiskan vaksin kepada rakyat.

“Program vaksinasi merupakan salah satu harapan kita bisa terbebas dari pandemi Covid-19, selain dengan ketat kita menjalankan protokol kesehatan,” tegasnya kepada redaksi, Rabu (16/6).

Lebih lanjut, Iwan meminta pemerintah memberikan reward yang jelas terhadap warga negara yang telah melakukan vaksin. Misalnya, bebas melakukan aktivitas di fasilitas umum, kendaraan umum, dan layanan kesehatan, jika mereka membutuhkan tanpa harus disertai test antigen dan swab atau bentuk penghargaan lainnya.

“Serta memberikan punishment yang tegas bagi tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah yang mengkampanyekan anti vaksin secara terbuka,” tegasnya.

“Vaksinasi merupakan upaya menghambat penyebaran virus yang nantinya mencapai herd immunity pada masyarakat. Kita terus berkejaran dengan waktu, semakin cepat semain baik agar kehidupan ini kembali normal,” demikian Iwan.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya