Berita

Menteri Koodinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)/Net

Politik

Soal Pemimpin Tidak Beri Contoh, Pimpinan MPR: Siapakah Yang Dimaksud LBP?

RABU, 16 JUNI 2021 | 09:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan kontroversial yang disampaikan Menteri Koodinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal pemimpin tidak memberi contoh dalam penanganan Covid-19 mulai dipergunjingkan.

Salah satunya oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang coba menerka siapa pemimpin tang dimaksud oleh LBP.

“Kasus Covid-19 Melonjak. LBP: ‘Ini Dampak Pemimpin Tak Memberikan Contoh’. Siapakah yang dimaksud LBP?” tanyanya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (16/6).


Dia pun teringat pada peristiwa September 2020 lalu. Kala itu, Luhut mengklaim telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk memimpin penanganan kasus corona di 9 provinsi dengan sebaran corona tertinggi.

Luhut, saat itu, mendapat batas waktu hingga 2 pekan untuk menuntaskan tugas.

“Presiden Joko Widodo pernah ‘memerintahkan’ LBP untuk turunkan kasus corona (di 9 provinsi) dalam 2 pekan. Bagaimana hasilnya?” sindir politisi PKS itu.

Dalam sebuah webinar, Menko Luhut mengurai bahwa meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini akibat kesalahan dari berbagai pihak dan dilakukan secara bersama-sama.

Dia turut menyinggung bahwa tidak sedikit pemimpin yang tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Sekalian sama-sama mari kita berkaca. Inilah kesalahan kita ramai-ramai. Pemerintah sudah habis-habisan minta supaya kita stay at home, tidak mudik. Tapi kemarin kita ramai-ramai (tetap melakukan). Ini buahnya," kata Luhut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya