Berita

Menteri Koodinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)/Net

Politik

Soal Pemimpin Tidak Beri Contoh, Pimpinan MPR: Siapakah Yang Dimaksud LBP?

RABU, 16 JUNI 2021 | 09:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan kontroversial yang disampaikan Menteri Koodinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal pemimpin tidak memberi contoh dalam penanganan Covid-19 mulai dipergunjingkan.

Salah satunya oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang coba menerka siapa pemimpin tang dimaksud oleh LBP.

“Kasus Covid-19 Melonjak. LBP: ‘Ini Dampak Pemimpin Tak Memberikan Contoh’. Siapakah yang dimaksud LBP?” tanyanya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (16/6).


Dia pun teringat pada peristiwa September 2020 lalu. Kala itu, Luhut mengklaim telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk memimpin penanganan kasus corona di 9 provinsi dengan sebaran corona tertinggi.

Luhut, saat itu, mendapat batas waktu hingga 2 pekan untuk menuntaskan tugas.

“Presiden Joko Widodo pernah ‘memerintahkan’ LBP untuk turunkan kasus corona (di 9 provinsi) dalam 2 pekan. Bagaimana hasilnya?” sindir politisi PKS itu.

Dalam sebuah webinar, Menko Luhut mengurai bahwa meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini akibat kesalahan dari berbagai pihak dan dilakukan secara bersama-sama.

Dia turut menyinggung bahwa tidak sedikit pemimpin yang tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Sekalian sama-sama mari kita berkaca. Inilah kesalahan kita ramai-ramai. Pemerintah sudah habis-habisan minta supaya kita stay at home, tidak mudik. Tapi kemarin kita ramai-ramai (tetap melakukan). Ini buahnya," kata Luhut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya