Berita

Aktivis politik Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Natalius Pigai: Menteri Tanpa Papua Rasis, Jokowi Harus Tegur Pembujuk Eliminir Orang Papua

RABU, 16 JUNI 2021 | 05:06 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivis politik asal Papua Natalius Pigai angkat bicara soal keterangan Deputi VII BIN yang menyebutkan bahwa kelompok separatis Papua mengancam integrasi bangsa.

Seraya mentautkan berita yang mengulas keterangan Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto, Pigai menyarankan masukan konstruktif untuk negara.

Ia mengaku sudah mendengar informasi mata-mata asing itu sejak Februari lalu.


Dalam pandangan Pigai, dunia sudah sadar bahwa kekayaan Papua hanya dikeruk oleh Pulau Jawa.

Mantan Komnasham itu juga menyinggung bahwa sumber rasisme muncul dari Pulau Jawa.

"Menteri tanpa Papua itu rasis dan aparteit nyata. Jokowi  harus tegur orang yang membujuknya untuk eliminir orang Papua," demikian cuitan Natalius Pigai (Rabu dini hari (16/6).

Lebih lanjut, Pigai mengatakan bahwa tokoh dan orang yang benci ras Papua berakar di NKRI. Ia kemudian mengatakan bahwa Megawtai, Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak termasuk ke dalamnya.

Meski demikian, Pigai kemudian mengatakan bahwa berbagai kebijakan Jakarta ke Papua di mata barat merupakan tindakan rasisme.

Ia kemudian meminta Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi dialog yang lebih bermartabat.

"Kebijakan Jakarta ke Papua mungkin dimata dunia barat sebagai wujud Rasisme dan Papua sudah nyatakan lawan kejahatan Rasial. Apa Intai Papua vs Pulau Jawa? Harus Dialog yang bermartabat Presiden Jokowi," demikian cuitan Pigai.

Saat acara diskusi virtual dengan Persatuan Alumni GMNI Selasa (15/6), Wawan mengulas bahwa kelompok separatis Papua adalah salah satu ancaman keamanan distintegrasi bangsa.

Belum lagi masalah suku agama ras dan antargolongan (SARA), radikalisme dan termasuk lonjakan kasus Covid-19.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya