Berita

Aktivis politik Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Natalius Pigai: Menteri Tanpa Papua Rasis, Jokowi Harus Tegur Pembujuk Eliminir Orang Papua

RABU, 16 JUNI 2021 | 05:06 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivis politik asal Papua Natalius Pigai angkat bicara soal keterangan Deputi VII BIN yang menyebutkan bahwa kelompok separatis Papua mengancam integrasi bangsa.

Seraya mentautkan berita yang mengulas keterangan Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto, Pigai menyarankan masukan konstruktif untuk negara.

Ia mengaku sudah mendengar informasi mata-mata asing itu sejak Februari lalu.


Dalam pandangan Pigai, dunia sudah sadar bahwa kekayaan Papua hanya dikeruk oleh Pulau Jawa.

Mantan Komnasham itu juga menyinggung bahwa sumber rasisme muncul dari Pulau Jawa.

"Menteri tanpa Papua itu rasis dan aparteit nyata. Jokowi  harus tegur orang yang membujuknya untuk eliminir orang Papua," demikian cuitan Natalius Pigai (Rabu dini hari (16/6).

Lebih lanjut, Pigai mengatakan bahwa tokoh dan orang yang benci ras Papua berakar di NKRI. Ia kemudian mengatakan bahwa Megawtai, Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak termasuk ke dalamnya.

Meski demikian, Pigai kemudian mengatakan bahwa berbagai kebijakan Jakarta ke Papua di mata barat merupakan tindakan rasisme.

Ia kemudian meminta Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi dialog yang lebih bermartabat.

"Kebijakan Jakarta ke Papua mungkin dimata dunia barat sebagai wujud Rasisme dan Papua sudah nyatakan lawan kejahatan Rasial. Apa Intai Papua vs Pulau Jawa? Harus Dialog yang bermartabat Presiden Jokowi," demikian cuitan Pigai.

Saat acara diskusi virtual dengan Persatuan Alumni GMNI Selasa (15/6), Wawan mengulas bahwa kelompok separatis Papua adalah salah satu ancaman keamanan distintegrasi bangsa.

Belum lagi masalah suku agama ras dan antargolongan (SARA), radikalisme dan termasuk lonjakan kasus Covid-19.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya