Berita

Aktivis politik Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Natalius Pigai: Menteri Tanpa Papua Rasis, Jokowi Harus Tegur Pembujuk Eliminir Orang Papua

RABU, 16 JUNI 2021 | 05:06 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivis politik asal Papua Natalius Pigai angkat bicara soal keterangan Deputi VII BIN yang menyebutkan bahwa kelompok separatis Papua mengancam integrasi bangsa.

Seraya mentautkan berita yang mengulas keterangan Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto, Pigai menyarankan masukan konstruktif untuk negara.

Ia mengaku sudah mendengar informasi mata-mata asing itu sejak Februari lalu.

Dalam pandangan Pigai, dunia sudah sadar bahwa kekayaan Papua hanya dikeruk oleh Pulau Jawa.

Mantan Komnasham itu juga menyinggung bahwa sumber rasisme muncul dari Pulau Jawa.

"Menteri tanpa Papua itu rasis dan aparteit nyata. Jokowi  harus tegur orang yang membujuknya untuk eliminir orang Papua," demikian cuitan Natalius Pigai (Rabu dini hari (16/6).

Lebih lanjut, Pigai mengatakan bahwa tokoh dan orang yang benci ras Papua berakar di NKRI. Ia kemudian mengatakan bahwa Megawtai, Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak termasuk ke dalamnya.

Meski demikian, Pigai kemudian mengatakan bahwa berbagai kebijakan Jakarta ke Papua di mata barat merupakan tindakan rasisme.

Ia kemudian meminta Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi dialog yang lebih bermartabat.

"Kebijakan Jakarta ke Papua mungkin dimata dunia barat sebagai wujud Rasisme dan Papua sudah nyatakan lawan kejahatan Rasial. Apa Intai Papua vs Pulau Jawa? Harus Dialog yang bermartabat Presiden Jokowi," demikian cuitan Pigai.

Saat acara diskusi virtual dengan Persatuan Alumni GMNI Selasa (15/6), Wawan mengulas bahwa kelompok separatis Papua adalah salah satu ancaman keamanan distintegrasi bangsa.

Belum lagi masalah suku agama ras dan antargolongan (SARA), radikalisme dan termasuk lonjakan kasus Covid-19.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

UPDATE

Hukuman Fahim Mawardi Dikorting MA hingga 6 Tahun

Rabu, 29 Mei 2024 | 04:00

Stafsus Jokowi Rekomendasikan 7 Poin ke Nadiem

Rabu, 29 Mei 2024 | 03:53

Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Heru soal Transportasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 03:31

Jemaah Tak Pakai Visa Resmi Haji Didenda Rp42 Juta

Rabu, 29 Mei 2024 | 03:09

Iduladha Tahun Ini Diperkirakan Serentak

Rabu, 29 Mei 2024 | 02:17

Pilkada Jakarta Tetap Jadi Sorotan Meski Ibukota Pindah

Rabu, 29 Mei 2024 | 02:12

Asisten Sandra Dewi Diperiksa Kejagung

Rabu, 29 Mei 2024 | 02:00

Cegah Terorisme, Imigrasi Awasi Ketat WNA Masuk Indonesia

Rabu, 29 Mei 2024 | 01:42

Call Center PPDB DKI Lemot Bisa Bikin Emosi Masyarakat Meluap-luap

Rabu, 29 Mei 2024 | 01:19

Mayoritas Pelaku Terorisme Akibat Pengaruh Internet

Rabu, 29 Mei 2024 | 01:02

Selengkapnya