Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah/Net
Upaya memodernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Indonesia yang ditaksir memakan anggaran hingga Rp 1,7 kuadriliun dinilai masih rasional.
Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, rencana belanja tersebut bukan untuk satu atau dua tahun, melainkan hingga tahun 2044.
"Kita ini memang sering tidak konsisten, ingin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes. Kalau untuk 20 tahun, artinya kan anggarannya hanya Rp 80 triliunan setahun," kata Piter Abdullah kepada wartawan, Selasa (15/6).
Selain bukan untuk anggaran jangka pendek, pembiayaan alpalhankam tidak murah. Ia pun mencontohkan adanya gerakan urunan untuk membeli alpalhankam pengganti KRI Nanggala-402 yang tenggalam belum lama ini.
"Ketika kapal selam kita tenggelam, kita bahkan ramai-ramai urunan mau bantu beli kapal selama baru. Ternyata harganya tidak mungkin dibeli dengan urunan," lanjutnya.
Ia mengingatkan, pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah, dan sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan.
“Menjaga kedaulatan itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk di dalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi,†ujarnya.
Di sisi lain, TNI bertugas menjaga kedaulatan. Namun tugas tersebut baru akan berjalan baik bila didukung dengan alat keamanan.
"Punya tentara tapi enggak punya meriam, enggak punya kapal, enggak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" lanjutnya.
Oleh karenanya, Piter mengajak publik mempersoalkan hal yang lebih substansial dibanding mengkritisi rencana Rp1.700 triliun tersebut yang masih digodok.
"Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?" tandasnya.
