Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

Varian Delta Plus Covid-19 Masuk Indonesia, Pemerhati: Imigrasi Kebobolan?

SELASA, 15 JUNI 2021 | 13:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah kasus Covid-19 yang ditemukan di beberapa daerah merupakan virus varian baru yang berasal dari India, atau diistilahkan sebagai varian Delta Plus.

Kejadian ini menyisakan sejumlah pertanyaan besar. Terutama tentang apakah pihak Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM telah kebobolan dalam menjaga pintu masuk perbatasan wilayah Indonesia?

Pertanyaan itu sejalan dengan analisis Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Menurutnya, pihak Imigrasi mungkin merasa bingung dengan kebijakan yang dalam pelaksanaannya berbeda.


"Ya kemungkinan bingung (dengan kebijakan yang ada) lalu kebobolan. Kan ada rombongan dari india yang masuk Indonesia, sehingga menyebarkan varian baru tersebut," ujar Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/6).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, pemerintah pusat juga seolah kebingungan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air. Pasalnya, kebijakan pembatasan warga negara asing masuk tidak diterapkan secara konsisten.

Alhasil, Ujang menilai bahwa pelaksana pembatasan wilayah pun tidak bisa menjalankan tugasnya secara optimal karena adanya koordinasi yang tidak berjalan anatar kementerian/lembaga.

Maka dari itu, mutasi virus Corona seperti B117 dan varian lainnya yang mengancam banyak dunia belum teratasi dengan baik di tanah air.

"Pemerintah mungkin juga bingung soal penanganan Covid-19. Sehingga Covid-19 varian lama belum hilang. Lalu muncul varian baru dari India tersebut yang sudah menyebar kemana-mana," pungkasnya.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban sebelumnya mengatakan, virus corona varian Delta yang sangat menular dari SARS-CoV-2 telah bermutasi. Virus ini membentuk varian Delta Plus atau AY.1.

“Delta Plus ini tahan terhadap terapi antibodi monoklonal yang baru saja disahkan di India,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (15/6).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya