Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf/RMOL

Politik

Anak Buah Sri Mulyani Bilang PPN Sembako Tidak Berlaku Di Pasar Tradisional Tapi Pasar Modern, Industri Retail Mau Dikorbankan?

SENIN, 14 JUNI 2021 | 22:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penjelasan Direktorat Jendral Pajak soal rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 12 barang sembako kembali menuai kritik.

Pasalnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, sembako hanya dikenai pajak saat diperdagangkan di pasar modern atau super market, tetapi tidak akan berlaku di pasar tradisional.

Dalih anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini dikritik oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf.

Menurutnya, PPN sembako yang bakal diberlakukan di pasar modern, karena barang sembako yang dijual adalah kelas premium, tidak bisa dijadikan dalih. Karena, secara otomatis produsen dan konsumen akan berbondong-bondong beralih kepada pasar tradisional yang sudah pasti menjual barang yang lebih murah karena tidak kena pajak.

"Tentu saja pemerintah harus paham konsekuensi ini. Jika mau mengurangi porsi modern outlet dengan cara PPN Sembako premium ini. Ya bagus-bagus saja, tetapi sudah siap jika kemudian banyak modern outlet tutup karena pembeli beralih ke pasar tradisional," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/6).

Selain industri retail bakal terdampak akibat kebijakan PPN sembako ini, Gde Siriana juga melihat potensi banyak pekerja di dalamnya yang akan dirumahkan.

"Tentu ini harus dipikirkan dampak penganggurannya," imbuhnya.

Karena itu, Komite Pemerintahan dan Politik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini memandang pengalihan sasaran kebijakan PPN sembako tidak menjadi solusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

Sehingga dia meminta pemerintah belajar dari kebijakan BBM subsidi yang ternyata diperjual-belikan juga kepada masyarakat kalangan menengah ke atas.

"Menurut saya lebih tepat jika keadilan pajak diterapkan pada pajak penghasilan (PPh). Di mana orang berpenghasilan tinggi dikenakan lebih besar persentase pajaknya, dan layer progresif nya lebih banyak," tuturnya.

"Tidak perlu lagi PPN Sembako diberlakukan dengan diskrimininasi berdasarkan tempat penjualan. Tidak juga menjamin tepat sasaran," demikian Gde Siriana.

Populer

KPK Tetapkan Novel Tersangka Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta

Minggu, 25 Februari 2024 | 16:53

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

Kasus Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta Naik ke Tahap Penyidikan

Sabtu, 24 Februari 2024 | 00:19

9 Caleg DPRD DKI Ini Berpeluang Lolos dari Dapil Jakarta 2

Selasa, 27 Februari 2024 | 14:06

Caleg PKS Dominasi Perolehan Suara Dapil Jakarta 6, PDIP Melempem

Rabu, 21 Februari 2024 | 10:23

Dasco Yakin Parpol Bakal Gabung Bersama Prabowo-Gibran

Rabu, 21 Februari 2024 | 20:05

UPDATE

Ujang Komarudin: Pj Bupati Muara Enim jangan Anti Kritik

Jumat, 01 Maret 2024 | 20:03

Wamendag Jerry Ajak Anak-Anak Muda Promosi Produk Lokal

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:53

Survei: 82 Persen Puas dengan Pemilu 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:47

Anies Tak Tergoda Kembali jadi Gubernur Jakarta

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:27

Surat Suara di Seri Begawan Nyaris Hangus karena Ditinggal Salat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:55

Cegah Bullying, Zita Anjani Dorong Penerapan Pendidikan Positif Ala Finlandia

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:53

Fraksi PAN Segera Bahas Putusan MK Soal PT 4 Persen

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:39

Pertamina Jamin Stok BBM dan Avtur Aman Jelang Grand Prix F1 Powerboat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:19

BPOM Temukan 'Obat Kuat' Pria Berbahaya Asal Malaysia

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:41

Demo Hak Angket di DPR Bubar Tanpa Gejolak

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:22

Selengkapnya