MPR RI: Kemenkeu Pandai Olah Angka Tapi Gagal Olah Rasa

Penolakan pajak sembako dan jasa pendidikan terus mengalir deras dari sejumlah pihhak.

Setelah ditolak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kini pimpinan MPR RI juga meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak tersebut.

Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, selain bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila, sektor sembako dan pendidikan juga sangat berkaitan dengan naik turunnya inflasi.

"Pengenaan pajak PPN otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikkan inflasi Indonesia," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, Minggu (13/6).

Kondisi harga beras selama ini bisa menyumbang inflasi mencapai 0,13 persen per tahun. Bamsoet pun tidak bisa membayangkan bila sembako, terutama beras, akan dikenakan PPN.

Belum lagi di sektor pendidikan, di tengah rendahnya kualitas pendidikan dalam negeri, pemerintah seharusnya berterima kasih kepada organisasi seperti NU, Muhammadiyah, serta berbagai organisasi masyarakat yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan institusi pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

Rencana PPN terhadap pendidikan pun dinilainya sama saja menegasikan peran NU, Muhammdiyah, dan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan.

"Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka, namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan sensitivitas terhadap kondisi rakyat," tandasnya.