Jurubicara DPP Prima, Farhan Abdillah Dalimunthe/Ist
Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen danpajak di jasa pendidikan serta sembako akan membuat rakyat makin sengsara.
Rencana kebijakan tersebut pun tidak adil. Sebab di saat rencana pengenaan pajak tersebut, pemerintah sudah membebaskan pajak bagi masyarakat kelas atas, dari penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga pengampunan pajak.
“Di tengah masyarakat yang sedang mengharapkan keadilan dan kesejahteraan, pemerintah justru mengampuni orang-orang kaya dengan tax amnesty dan memajaki rakyat kecil. Ini sangat tidak adil!" ujar Jurubicara DPP Prima, Farhan Abdillah Dalimunthe dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/6).
“Ekonomi sedang berat, jangan bebankan ke rakyat kecil!" tambahnya.
Ditarik lebih jauh, rencana kebijakan tersebut juga akan membuat ekonomi sulit tumbuh. Jangankan buat pajak, untuk makan sehari-hari saja rakyat sedang susah.
"Di tengah pandemi ini PHK massal, pedagang banyak merugi dan gulung tikar. Sekarang mau dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN dan penerapan pajak sembako," kritik Farhan.
Berangkat dari kegelisahan tersebut, DPP Prima mendesak pemerintah mengubah skema perpajakan agar lebih berkeadilan dalam menjawab tantangan ekonomi saat ini.
“Kalau pemerintah ingin menstimulus ekonomi, maka yang seharusnya dilakukan adalah menaikkan pajak yang lebih besar untuk orang-orang kaya dan memberikan pengampunan pajak untuk rakyat kecil," ucap Farhan.
Farhan menyatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Ada 1 persen orang terkaya yang menguasai hampir separuh kekayaan dan sumber daya nasional. Di antaranya ada 4 orang terkaya yang memiliki kekayaan setara 100 juta orang termiskin di Indonesia.
Di sisi lain, berdasarkan data BPS, jumlah orang miskin Indonesia adalah 27,5 juta orang atau 10,19 persen (GKM Rp 458 ribu/bulan). Sementara 52 persen penduduk Indonesia pengeluarannya masih Rp 25 ribu ke bawah.
“Kita bisa menaikkan pajak penghasilan terhadap orang kaya dan orang super kaya dengan mengubah tarif PPh perorangan kategori pendapatan di atas Rp 1,5 miliar per tahun menjadi 45 persen. Sedangkan orang-orang di level terbawah seperti buruh tidak dikenai pajak agar lebih berkeadilan," tandasnya.
