Berita

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berbicara di podcast yang diunggah akun YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6)/Net

Politik

Soal Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Prabowo: Semua Masih Digodok, Bernegara Itu Ada Prosesnya

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 11:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ada pihak yang diduga sengaja membuat gaduh rancangan anggara pertahanan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dana senilai Rp 1,7 kuadtriliun yang konon untuk pengadaan alutsista dijadikan bahan pergunjingan.

Pergunjingan itupun sampai ke telinga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan diungkap dalam podcast yang diunggah akun YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6).

"Masalahnya kan ada yang mengatakan, ohh Prabowo ingin bikin anggaran Rp 1.700 triliun," katanya.


Prabowo enggan mengomentari detail anggaran pertahanan yang dimaksud. Sebab baginya pertahanan adalah hal yang sangat rahasia.

Ketua umum Partai Gerindra itu memilih untuk menjelaskan bahwa anggaran pertahanan membutuhkan mekanisme panjang untuk bisa diloloskan. Soal anggaran, kata dia, semua kementerian berkewajiban membuat rancangan rencana yang di dalamnya termasuk rencana anggaran.
 
"Bernegara itu tidak gampang, bernegara ada prosesnya, ada sistemnya, ada tata cara tata kelola," katanya.

“Saya diwajibkan menyusun rencana pertahanan, anggarannya berapa saya ajukan, presiden setuju atau nggak, kan presiden bisa minta pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas ini akan bagaimana," jelasnya.

Sehingga, lanjut Prabowo ini, kegaduhan soal anggaran pertahanan itu tidak perlu terjadi. Karena semua masih konsep yang belum disetujui.

"Jadi itu belum disetujui, masih digodok," demikian Prabowo.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya