Rencana Pajak Sembako, Sekjen Golkar Minta Pemerintah Lakukan Kajian Lebih Mendalam

Rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako sebaiknya dilakukan kajian lebih dalam. Sebab, kebijakan pajak terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok akan sangat memberatkan masyarakat kelas bawah dan warung-warung kuliner level UMKM.

"Pemerintah telah membebaskan pajak untuk kendaraan dalam rangka meningkatkan produksi otomotif, pada segmen ini diberikan keringanan sampai nol persen. Namun mengapa masyarakat kecil justru dibebani dari pajak sembako ini?" ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, di sela kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Sabtu (12/6).

"Yang membeli mobil kan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, itu saja diberi keringanan," sindirnya, dikutip Kantor Berita RMOLLampung.

Ia meyakini pemerintah ingin meningkatkan hasil pajak. Akan tetapi dengan memberlakukan pajak pada sembako yang menyentuh langsung kehidupan orang tidak mampu dinilai belum tepat dilakukan pada saat ini.

"Jika dikenakan 1 persen saja nantinya harga di lapangan menjadi berapa? Itu yang harus dihitung. Itu yang saya katakan di awal, selama ini pemerintah memberikan keringanan subsidi kepada masyarakat, jangan sampai kontradiktif kepada kebijakan memberlakukan pajak sembako ini," pungkasnya.