Diprotes China Karena Sebut Taiwan Sebagai Negara, Tokyo Pastikan Hubungan Jepang-Taiwan Bersifat Tidak Resmi

Hubungan Jepang dengan Taiwan bersifat non-pemerintah dan praktis, serta didasarkan pada pengakuan Tokyo terhadap Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah yang sah.

Demikian disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato pada konferensi pers reguler pada Jumat (11/6) waktu setempat.

"Posisi Jepang adalah untuk mempertahankan hubungan kerja dengan Taiwan di tingkat non-pemerintah, sejalan dengan Komunike Jepang-China tahun 1972," ujarnya, seperti dikutip dari China Daily, Sabtu (12/6).

"Itu kebijakan dasar kami dan tidak ada perubahan untuk itu," katanya.

Pernyataan Kato datang sehari setelah Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga membuat referensi ke Taiwan selama debat parlemen. Suga, saat menjawab pertanyaan tentang pandemi, menyebut Taiwan, Selandia Baru, dan Australia sebagai 'tiga negara'.

China kemudian menyatakan ketidakpuasan yang kuat dengan pernyataan Suga tersebut dan telah mengajukan perwakilan serius dengan Jepang, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada Kamis (10/6).

"Pemimpin Jepang secara terbuka menyebut Taiwan sebagai 'sebuah negara', yang secara serius melanggar prinsip-prinsip empat dokumen politik termasuk Deklarasi Bersama China-Jepang, dan melanggar janji serius 'tidak menganggap Taiwan sebagai negara' yang dibuat oleh pihak Jepang berkali-kali sejauh ini," kata Wang.

"China ingin Jepang segera mengeluarkan klarifikasi untuk menghilangkan kerusakan dan memastikan hal seperti itu tidak akan terjadi lagi," katanya.

"Hanya ada satu China di dunia dan Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah China," demikian Wang.